Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA panitia pemilihan (panlih) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Farazandi Fidinansyah mengungkapkan pihaknya mengusulkan adanya e-voting dalam pemilihan wakil gubernur (wagub). Hal itu sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19.
"Sebetulnya, jauh-jauh hari panlih itu sudah memikirkan ada e-voting. Usulan e-voting pun ini masih jadi bahan konsultasi dulu, apakah mungkin ada pengecualian karena ini kondisi darurat jadi bisa dilakukan di luar tata tertib," katw Farazandi saat dikonfirmasi, Sabtu (28/3).
Usulan e-voting itu, sebut Farazandi, terganjal tata tertib (tatib) DPRD yang menyebutkan dalam paripurna pemilihan wagub ada verifikasi kehadiran absensi anggota dewan. Para anggota DPRD harus hadir langsung dalam pemilihan tersebut.
"Kami sedang berkonsultasi dulu masalah tatib, apakah mungkin ada diskresi atau pun inovasi yang bisa dilakukan (soal e-voting)," ucap Farazandi.
Baca juga: 3 Orang Positif Covid-19, 300 Jemaah Masjid Dikarantina
Menurutnya, usulan itu sama dengan tahapan penyampaian visi misi oleh dua calon wagub, yang menggunakan teleconference dalam pelaksanaan pemilihan.
"Nah soal visi misi itu kan kita juga melakukan insiatif dan inovasi sama halnya juga e-voting kami pikirkan back up plan. Karena kan kita tidak tau apa yang mungkin terjadi sampai hingga 6 April nanti. Jadi, kami di panlih harus menyiapkan alternatif plan," tutur Farazandi.
Setelah berkonsultasi dan mendapat kejelasan soal usulan e-voting ini, panlih bakal usulkan di dalam rapat badan musyawarah (bamus) DPRD. Karena, menurutnya, tahapan pemilihan merupakan agenda resmi yang harus diputuskan bersama-sama.
"Setiap agenda resmi harus dibamuskan terkait pembatalan atau agenda ulang. Kami coba satu-satu (usulan) dulu. Nanti kalau memang untuk kehadiran rapat paripurna tidak dimungkinkan atau tanggalnya dievaluasi kembali atau diizinkan masalah e-voting, nanti akan dirapatkan kembali," tandas Farazandi.
Sebanyak 106 anggota dewan akan memilih salah satu calon wagub, yakni Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan Politikus PKS Nurmansjah Lubis untuk mendampingi Gubernur Anies Baswedan. (OL-1)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved