Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI PDIP pada DPRD DKI Jakarta mendorong digelarnya uji publik dengan mengundang para ahli dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menyebut pengadaan uji publik dengan mengundang akademisi akan menggambarkan kemampuan dan kapabilitas para kandidat kepada publik.
"Ya itu sangat penting. Penting sekali. Agar masyarakat juga anggota dewan yang nantinya akan memilih bisa melihat seberapa jauh kemampuan kandidat wagub DKI dalam menyelesaikan masalah," kata Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (1/3).
Sementara itu, pada saat pembahasan pembentukan panitia pemilihan (panlih) wagub DKI, pekan lalu belum terlihat adanya niat anggota dewan untuk melibatkan pihak luar dalam pemilihan wagub.
Baca juga : Pemilihan Wagub DKI Tuntas Maret
Bahkan, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra M. Taufik menegaskan uji publik hanya berbentuk tanya jawab yang dilakukan antara kandidat wagub dengan anggota dewan.
Gembong tidak sependapat dengan hal tersebut.
"Malah harus ya. Karena kita kan ingin mencari yang terbaik yang kira-kira bisa mengimbangi Pak Anies dalam memerintah DKI. Kita lihat nanti dalam rapat panlih jika waktunya cukup kita akan dorong itu," tegasnya.
DPRD DKI Jakarta saat ini sedang mempersiapkan proses pemilihan wagub DKI. Ada dua kandidat, yakni Nurmansjah Lubis dari PKS serta Riza Patria dari Partai Gerindra.
Keduanya akan bertarung memperebutkan kursi wagub yang ditinggalkan Sandiaga Uno pada Agustus 2018 silam karena maju dalam Pilpres 2019. (Ol-7)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved