Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menginginkan proses pemilihan Wakil Gubernur DKi Jakarta segera rampung. Nantinya, dalam proses pemilihan di DPRD bakal ada proses tanya jawab dari anggota dewan ke dua calon wakil gubernur.
Dua calon tersebut ialah Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria dan Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis.
"Kita bakal melihat bagaimana langkah langkah (calon wagub) menyelesaikan masalah jakarta. Jangan beli kucing dalam karung bos," kata Prasetyo di Jakarta, Jumat (21/2).
Kedua calon tersebut sudah disetujui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan surat rekomendasi pemilihan yang telah dikirimkan ke DPRD DKI Jakarta pada 21 Januari 2020.
"Nanti kami akan melihat dengan visi misi nanti saat pemilihan. Yang pasti pilih yang terbaik untuk masyarakat Jakarta," kata Prasetyo.
Baca juga : Riza Disebut Siap Ajukan Surat Pengunduran Diri dari DPR
DPRD telah sepakat dalam pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta akan dilakukan secara tertutup melibatkan seluruh anggota DPRD, yaitu 106 orang dari 9 fraksi.
Sebelum pemilihan, DPRD terlebih dulu akan melakukan pembentukan panitia pemilihan (panlih) dengan jumlah sembilan anggota dari satu perwakilan fraksi partai
Kemudian, pada saat pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, masing-masing calon menyampaikan dua nama saksi secara tertulis kepada panitia pemilihan (panlih) melalui pimpinan DPRD. Hal itu diatur dalam tata tertib (tatib) pemilihan wagub pada pasal 65 ayat 2.
"Misalnya, ini benar enggak (milih) Riza Patria. Itu nanti saksi pemilihan (yang membenarkan)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik di Gedung Balai Kota. (OL-7)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved