Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPRD DKI Jakarta telah melangsungkan rapat paripurna pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, kemarin, Rabu (19/2). Dalam tatib tersebut pemilihan akan dilangsungkan dengan pengambilan suara atau voting secara tertutup.
Sementara itu, Senin (24/2) diharapkan panitia pemilihan (panlih) sudah terbentuk.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut, saat ini, Ketua DPRD DKI sedang memproses surat untuk disampaikan kepada tiap fraksi agar mengirimkan satu nama perwakilan menjadi anggota panlih.
"Sekarang surat (dikirim). Senin dapat surat (dari) fraksi, kemudian ditetapkan pimpinan," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2).
Usai terbentuk, panlih akan memulai tugas dengan mengirimkan surat kepada kandidat wagub terkait apa saja yang harus dipersiapkan serta kapan pemilihan akan berlangsung.
Baca juga: Tatib Disahkan DPRD DKI, Anies Harap Segera Dapat Wagub
"Baru setelah itu memberi tahu secara resmi kepada calon. Anda harus penuhi syarat ini, ini, ini," tuturnya.
Taufik juga menegaskan baik dari Fraksi Parta Gerindra, PKS, dan PDIP tidak akan menjadi ketua panlih.
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra berkepentingan dalam pemilihan ini karena kader dari keduanya yang berkompetisi dalam pemilihan wagub DKI.
Sementara Fraksi PDIP sebagai partai dengan suara terbanyak sukarela mengambil posisi anggota panlih.
"PDIP merasa partai besar. Jadi sudahlah kasih ke yang lain," tandasnya. (OL-1)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved