Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD DKI Jakarta telah melangsungkan rapat paripurna pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta, kemarin, Rabu (19/2). Dalam tatib tersebut pemilihan akan dilangsungkan dengan pengambilan suara atau voting secara tertutup.
Sementara itu, Senin (24/2) diharapkan panitia pemilihan (panlih) sudah terbentuk.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menyebut, saat ini, Ketua DPRD DKI sedang memproses surat untuk disampaikan kepada tiap fraksi agar mengirimkan satu nama perwakilan menjadi anggota panlih.
"Sekarang surat (dikirim). Senin dapat surat (dari) fraksi, kemudian ditetapkan pimpinan," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2).
Usai terbentuk, panlih akan memulai tugas dengan mengirimkan surat kepada kandidat wagub terkait apa saja yang harus dipersiapkan serta kapan pemilihan akan berlangsung.
Baca juga: Tatib Disahkan DPRD DKI, Anies Harap Segera Dapat Wagub
"Baru setelah itu memberi tahu secara resmi kepada calon. Anda harus penuhi syarat ini, ini, ini," tuturnya.
Taufik juga menegaskan baik dari Fraksi Parta Gerindra, PKS, dan PDIP tidak akan menjadi ketua panlih.
Fraksi PKS dan Fraksi Partai Gerindra berkepentingan dalam pemilihan ini karena kader dari keduanya yang berkompetisi dalam pemilihan wagub DKI.
Sementara Fraksi PDIP sebagai partai dengan suara terbanyak sukarela mengambil posisi anggota panlih.
"PDIP merasa partai besar. Jadi sudahlah kasih ke yang lain," tandasnya. (OL-1)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved