Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Mohamad Taufik menuturkan akan membuka opsi pemilihan suara atau voting secara terbuka. Namun, hal itu mesti disetujui oleh mayoritas fraksi di DPRD.
"Pasti ada beberapa hal misalkan ada usulan semacam tanya jawab di paripurna. Ada usulan supaya terbuka. Iya (opsi voting) besok kita akan putuskan," ujar Taufik di Gedung DPRD lantai 10, Jakarta, Senin (17/2).
Hari ini Pimpinan DPRD telah menggelar rapat pimpinan gabungan (rapimgab) pemilihan wakil gubernur. Lusa akan disempurnakan tata tertib (tatib) pemilihan dalam paripurna.
"Jadi dalam waktu dekat kita sudah punya wagub," kata Taufik.
Baca juga : Temui Foke, Cawagub PKS Diminta Bantu Penguatan Keuangan DKI
Nantinya, bakal ada revisi tatib pemilihan wagub. Misalnya apakah pemilihan wagub bisa dilakukan secara tertutup atau terbuka dan opsi fit and proper test secara terbuka atau tidak.
Adapun dua cawagub yang bertanding ialah politikus PKS Nurmansjah Lubis dan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria.
"Mengapa terbuka? Supaya ada tanggung jawab pada konstituen bahwa saya memilih wagub ini. Ini bagian dari laporan kita ke publik saja," imbuh Taufik.
Taufik menegaskan tidak ada lagi panitia khusus (pansus) pemilihan wagub.
"Enggak usah pansus. Di rapimgab boleh memutuskan. Misalkan ini terbuka atau tertutup, nah itu bisa terbuka (fit and proper test)," tandasnya Taufik. (OL-7)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved