Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD DKI Jakarta bakal membentuk panitia khusus (pansus) baru untuk pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. Tata tertib (tatib) yang sudah dibuat dinilai tidak berlaku.
"Makanya perlu dibuat pansus untuk (tatib) disahkan," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani saat dihubungi, Kamis (6/2).
Ia memaparkan produk hukum yang dikerjakan anggota dewan periode 2014-2019 belum selesai dan tidak memiliki kekuatan hukum. Anggota dewan periode 2019-2024 tak bisa mengesahkan aturan itu.
Baca juga: PSI Ancam tak Berikan Suara Jika Fit and Proper Test tak Digelar
Zita tidak mempermasalahkan pemilihan cawagub molor. Terpenting, kata dia, DPRD mengikuti aturan.
"DPRD tentunya harus punya landasan hukum, landasan hukum panlih (panitia pemilihan), tentunya tatib," papar dia.
Zita memperkirakan pembuatan tatib memakan waktu dua hari. Setelah itu, diadakan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk pengesahan tatib.
Kemudian, dibentuk panlih untuk melaksanakan teknis pemilihan cawagub. Agenda selanjutnya Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI menentukan jadwal paripurna buat pemilihan. (OL-1)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved