Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KURSI Wakil Gubernur DKI Jakarta sudah kosong hampir 2 tahun sejak ditinggalkan Sandiaga Uno yang maju dalam Pilpres 2019 sebagai wakil presiden. Namum, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik memastikan pertengahan Februari mendatang, kursi DKI 2 sudah terisi.
Pada Kamis (6/2) pekan depan, akan diadakan rapat paripurna untuk pengesahan tata tertib pemilihan wagub yang kemudian diikuti dengan pembentukan panitia pemilihan (panlih).
Setelah itu ada pembahasan untuk menentukan jadwal pemilihan wagub yang dilakukan secara voting oleh 106 anggota DPRD DKI.
"Insha Allah dalam waktu dekat pertengahan Februari ini DKI sudah mempunyai wakil gubernur ya," kata Taufik di Jakarta, Jumat (31/1).
Taufik yang mendukung calon wakil gubernur Ahmad Riza Patria mengklaim suara Riza lebih unggul dari pesaingnya yang merupakan politikus PKS Nurmansjah Lubis. Keunggulan tersebut didasari ketertarikan fraksi-fraksi di DPRD ke Riza Patria.
Baca juga : Pekan Depan, Fraksi Gerindra dan NasDem Bahas Cawagub DKI
Pekan depan, kata Taufik, akan diadakan 'roadshow' cawagub ke fraksi-fraksi DPRD.
"Kalau Ancah (Nurmansjah) sebut raih 40 suara, kami yakin Riza dapat 66 lah," kata Taufik.
Dalam kesempatan yang sama, Riza mengaku sebagai cawagub PAW (pergantian antar waktu) tidak bisa melakukan terobosan lewat visi-misi. Dirinya dan Nurmansjah nantinya akan mengikuti program kerja Gubernur Anies Baswedan yang tinggal 2 tahun lagi.
"Saya dan Nurmansjah cawagub PAW yang berbeda dengan pilkada dimana Anies-Sandi ikut merumuskan (visi misi). Saya tidak ikut merumuskan. Siapapun terpilih membantu gubernur," tandas Riza. (OL-7)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved