Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan segera memproses usulan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diajukan Gerindra dan PKS. Wakil Ketua DPRD DKI M.Taufik memastikan tata tertib dan panitia pemilihan wagub akan segera dibentuk usai Rapat Pimpinan Gabungan, Senin (27/1) nanti.
"Untuk tatib, sebentar lagi akan disahkan," katanya lagi.
Tatib yang merupakan hasil kerja pansus terdahulu menurutnya akan ada sedikit perubahan setelah dievaluasi Menteri Dalam Negeri.
Perubahan itu akan dibahas pada Rapimgab yang sekaligus membahas pula mengenai pembentukan panlih.
Ia menjelaskan, Panlih berperan sebagai eksekutor dalam proses pemilihan Wagub DKI sisa masa jabatan 2017-2022 melalui mekanisme voting terhadap kedua calon yang bersangkutan.
Baca juga : Gerindra Gerilya agar DPRD DKI Dukung Ahmad Riza Patria
Proses pemilihan akan diikuti oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 106 orang.
Panlih ini dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, proses pengisian ditentukan sepenuhnya oleh DPRD Kabupaten, Kota, dan Provinsi.
Taufik menegaskan, tidak ada uji kepatutan dan kelayakan terhadap dua calon wagub pendamping Anies Baswedan.
"Sesuai dengan tatib yang ada, tidak ada test. Yang ada hanya memeriksa dokumen persyaratan oleh panlih (panitia pemilihan)," kata M. Taufik. (OL-7)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved