Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan masalah pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) akan dibahas setelah membereskan masalah banjir di Ibu kota.
"Situasinya masih seperti begini. Banyak musibah. Banjir reda baru deh (dibahas cawagub)," tutur Prasetyo di Jakarta, Senin (13/1).
Anggota dewan, kata Pras, sibuk terjun langsung ke beberapa titik untuk mengecek langsung wilayah yang terkena banjir.
Menurutnya, ada yang memberikan bantuan dan bahkan beberapa anggota dewan yang tergabung dalam pansus penanganan banjir melakukan sidak ke rumah pompa air.
"Masih (mengurusi) banjir. Efek dominonya ke mana-mana. Tapi, langkah-langkah pemerintah daerah kan sudah lumayan (menangani pascabanjir)," kata Prasetyo.
Baca juga: Gubernur Anies Lalai Antisipasi Banjir
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyatakan masih belum ada progres yang signifikan terhadap pemilihan calon wakil gubernur.
Meski demikian, Presiden PKS Sohibul Iman sudah menyatakan mencoret nama mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu namun hal itu masih mandek.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jakarta Syakir Purnomo menuturkan pihaknya belum mendapat surat resmi pencoretan Syaikhu.
"Sampai dengan hari ini, kami belum menerima surat keputusan terkait hal tersebut. Jika ada info update, Insha Allah akan kami informasikan," tutur Syakir kepada Media Indonesia, Minggu (12/1). (OL-2)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved