Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan masalah pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) akan dibahas setelah membereskan masalah banjir di Ibu kota.
"Situasinya masih seperti begini. Banyak musibah. Banjir reda baru deh (dibahas cawagub)," tutur Prasetyo di Jakarta, Senin (13/1).
Anggota dewan, kata Pras, sibuk terjun langsung ke beberapa titik untuk mengecek langsung wilayah yang terkena banjir.
Menurutnya, ada yang memberikan bantuan dan bahkan beberapa anggota dewan yang tergabung dalam pansus penanganan banjir melakukan sidak ke rumah pompa air.
"Masih (mengurusi) banjir. Efek dominonya ke mana-mana. Tapi, langkah-langkah pemerintah daerah kan sudah lumayan (menangani pascabanjir)," kata Prasetyo.
Baca juga: Gubernur Anies Lalai Antisipasi Banjir
Sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menyatakan masih belum ada progres yang signifikan terhadap pemilihan calon wakil gubernur.
Meski demikian, Presiden PKS Sohibul Iman sudah menyatakan mencoret nama mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu namun hal itu masih mandek.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jakarta Syakir Purnomo menuturkan pihaknya belum mendapat surat resmi pencoretan Syaikhu.
"Sampai dengan hari ini, kami belum menerima surat keputusan terkait hal tersebut. Jika ada info update, Insha Allah akan kami informasikan," tutur Syakir kepada Media Indonesia, Minggu (12/1). (OL-2)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved