Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara soal perheletan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019. Prasetyo menuturkan DWP sendiri memberikan keuntungan bagi perekonomian Jakarta.
"DWP itu adalah pendapatan DKI yang terakhir (di tahun ini). Hajatan akhir tahun, termasuk (ada) profit untuk DKI," jelas Prasetyo saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (11/12).
Acara musik yang dipromotori oleh Ismaya Live itu kerap mendapatkan penolakan dari beberbagai ormas Islam. Salah satunya ialah Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya, yang akan melakukan aksi penolakan acara musik itu di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, besok siang.
"Waah ini kota bos. Itu kan (DWP) bukan setahun ini saja. Sudah bertahun tahun kan ada di situ (Jakarta)," terang Prasetyo.
Baca juga : Gerakan Pemuda Islam Tuding DWP Maksiat
Soal berapa keuntungan yang didapat dari acara musik terbesar se-Asia itu. Ia menyebut yang mengetahui keuntungan DWP itu ialah Komisi C DPRD. Ajang DWP tahun ini merupakan yang kesebelas kalinya digelar.
"Masalah (keuntungan) itu saya enggak ngerti. Nanti teman-teman Komisi C suruh awasi bagaimana laporan keuangan dari tiketnya," tandas Prasetyo.
Tadi siang, Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo) berdemo di depan Gedung Balai Kota Jakarta, Rabu (11/12). Mereka meminta acara DWP ditiadakan karena dianggap kegiatan maksiat.
"Kami datang langsung ke kantor Gubernur DKI tercinta untuk menagih janji yang ia kampanyekan untuk menghapuskan kegiatan maksiat. Jangan cuma Alexis saja yang ditutup, tapi DWP juga dilarang," ujar Aimar salah satu orator dari Geprindo. (OL-7)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved