Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan posisi wakil gubernur harus paham mengenai permasalahan yang ada di Ibu kota. Pasalnya, ia menganggap calon wakil gubernur (cawagub) saat ini bukan tokoh Jakarta.
"Saya dari awal selalu bicara bahwasanya wakil gubernur itu enggak kerja gampang lo, ini ibu kota. Yang jelas harus mengerti masalah Jakarta. Masa di antara dua partai pengusung enggak ada tokoh-tokoh Jakarta yang keliatan? Itu masalahnya," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (12/11).
Ada enam nama cawagub DKI yang diusung PKS dan Partai Gerindra. "Kalau dia (cawagub) ditaruh dari daerah masuk ke Jakarta kan banyak enggak mengertinya daripada mengertinya. Problem Jakarta enggak gampang dan harus berani. Kalau cuma jalanin rutinitas dan enggak ada terobosan ya enggak jalan. Janganlah," tegasnya.
Pengamat politik Djayadi Hanan pun menilai PKS harus segera membuat kesepakatan dengan Partai Gerindra mengenai nasib cawagub yang akan diusulkan ke DPRD DKI Jakarta. "Kesepakatan harus bulat dulu mau tetap mengusung dua nama yang sudah dipilih Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, atau hendak memutuskan dua nama dari empat nama yang diajukan Gerindra," kata Djayadi.
Setelah kesepakatan terbentuk dan nantinya cawagub tetap diserahkan kepada kader PKS, Djayadi menegaskan PKS harus lebih gencar bergerilya melakukan lobi-lobi politik kepada anggota dewan penghuni gedung di Jalan Kebon Sirih.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menegaskan siapa pun wakil gubernurnya nanti, yang penting harus satu visi dengan dirinya.
"Dia ikut pada visi gubernur karena yang menjadi calon wakil itu sekarang tidak ada satu pun yang pernah ikut kampanye. Kalau ikut kampanye, pasti meresapi kan isi janjinya," ungkap Anies di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Kedua, bisa bekerja sama. Anies percaya, kalau sudah pada fase ini, itu pasti fase orang-orang yang sanggup untuk kerja sama. Lalu, tegak lurus pada agenda gubernur, jangan bawa agenda sendiri.
"Kalau bawa agenda sendiri, ada deal-deal sendiri, kita tidak tahu tuh nanti seperti apa. Jadi, ikut pada apa yang sudah menjadi janji gubernur," tambahnya. (Put/Ins/J-1)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved