Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan posisi wakil gubernur harus paham mengenai permasalahan yang ada di Ibu kota. Pasalnya, ia menganggap calon wakil gubernur (cawagub) saat ini bukan tokoh Jakarta.
"Saya dari awal selalu bicara bahwasanya wakil gubernur itu enggak kerja gampang lo, ini ibu kota. Yang jelas harus mengerti masalah Jakarta. Masa di antara dua partai pengusung enggak ada tokoh-tokoh Jakarta yang keliatan? Itu masalahnya," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (12/11).
Ada enam nama cawagub DKI yang diusung PKS dan Partai Gerindra. "Kalau dia (cawagub) ditaruh dari daerah masuk ke Jakarta kan banyak enggak mengertinya daripada mengertinya. Problem Jakarta enggak gampang dan harus berani. Kalau cuma jalanin rutinitas dan enggak ada terobosan ya enggak jalan. Janganlah," tegasnya.
Pengamat politik Djayadi Hanan pun menilai PKS harus segera membuat kesepakatan dengan Partai Gerindra mengenai nasib cawagub yang akan diusulkan ke DPRD DKI Jakarta. "Kesepakatan harus bulat dulu mau tetap mengusung dua nama yang sudah dipilih Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, atau hendak memutuskan dua nama dari empat nama yang diajukan Gerindra," kata Djayadi.
Setelah kesepakatan terbentuk dan nantinya cawagub tetap diserahkan kepada kader PKS, Djayadi menegaskan PKS harus lebih gencar bergerilya melakukan lobi-lobi politik kepada anggota dewan penghuni gedung di Jalan Kebon Sirih.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan menegaskan siapa pun wakil gubernurnya nanti, yang penting harus satu visi dengan dirinya.
"Dia ikut pada visi gubernur karena yang menjadi calon wakil itu sekarang tidak ada satu pun yang pernah ikut kampanye. Kalau ikut kampanye, pasti meresapi kan isi janjinya," ungkap Anies di Balai Kota Jakarta, kemarin.
Kedua, bisa bekerja sama. Anies percaya, kalau sudah pada fase ini, itu pasti fase orang-orang yang sanggup untuk kerja sama. Lalu, tegak lurus pada agenda gubernur, jangan bawa agenda sendiri.
"Kalau bawa agenda sendiri, ada deal-deal sendiri, kita tidak tahu tuh nanti seperti apa. Jadi, ikut pada apa yang sudah menjadi janji gubernur," tambahnya. (Put/Ins/J-1)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved