Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan wakil gubernur harus paham mengenai permasalahan yang ada di Ibu kota. Ia menganggap nama-nama calon wakil gubernur (cawagub) yang ada saat ini bukan tokoh Jakarta.
"Saya dari awal selalu bicara bahwa wakil gubernur itu enggak kerja gampang loh. Ini ibu kota! Yang jelas, dia harus mengerti masalah Jakarta. Masa di antara dua partai pengusung enggak ada tokoh-tokoh Jakarta yang kelihatan? Itu masalahnya," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (12/11).
Ada enam nama cawagub DKI yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. PKS mengajukan dua nama yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.
Sedangkan dari Gerindra mengajukan empat nama baru cawagub. Yakni, Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
Baca juga: Gerindra Ajukan Nama, PKS Harus Kencang Lobi Parpol di DKI
Dari enam tersebut, akan dipilih dua oleh panitia pemilihan.
"Kalau dia (cawagub) ditaruh dari daerah masuk ke Jakarta kan banyak enggak mengertinya dari pada mengertinya. Problem Jakarta enggak gampang dan harus berani. Kalau cuma jalanin rutinitas dan enggak ada terobosan ya enggak jalan. Janganlah," tegas kader PDI Perjuangan itu.
Menurut Pras, dirinya tidak bisa ikut campur dalam menentukan dua cawagub pada nantinya. Hal itu menjadi kesepakatan antara PKS dan Gerindra.
Karenanya, ia meminta kedua partai pengusung Gubernur Anies Baswedan itu segera menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai cawagub.
"Jadi silakan saja, di dalam forum paripurna itulah yg menetukan siapa si A siapa si B (cawagub). Misalnya, PKS (meminta) harus dua duanya (dari PKS), kita enggak tahu. Harus PKS dan Gerindra," kata Pras.
"Saya enggak ngerti itu kan urusan internal partai pengusung.Dari mereka saja, gue belom dapat kabar terhangat, tapi harus cepat, kasian Pak Anies, belepotan nanti Jakarta ini," pungkasnya. (OL-2)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved