Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan wakil gubernur harus paham mengenai permasalahan yang ada di Ibu kota. Ia menganggap nama-nama calon wakil gubernur (cawagub) yang ada saat ini bukan tokoh Jakarta.
"Saya dari awal selalu bicara bahwa wakil gubernur itu enggak kerja gampang loh. Ini ibu kota! Yang jelas, dia harus mengerti masalah Jakarta. Masa di antara dua partai pengusung enggak ada tokoh-tokoh Jakarta yang kelihatan? Itu masalahnya," kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (12/11).
Ada enam nama cawagub DKI yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. PKS mengajukan dua nama yakni mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Agung Yulianto.
Sedangkan dari Gerindra mengajukan empat nama baru cawagub. Yakni, Dewan Penasihat Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Ferry J Juliantono, Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
Baca juga: Gerindra Ajukan Nama, PKS Harus Kencang Lobi Parpol di DKI
Dari enam tersebut, akan dipilih dua oleh panitia pemilihan.
"Kalau dia (cawagub) ditaruh dari daerah masuk ke Jakarta kan banyak enggak mengertinya dari pada mengertinya. Problem Jakarta enggak gampang dan harus berani. Kalau cuma jalanin rutinitas dan enggak ada terobosan ya enggak jalan. Janganlah," tegas kader PDI Perjuangan itu.
Menurut Pras, dirinya tidak bisa ikut campur dalam menentukan dua cawagub pada nantinya. Hal itu menjadi kesepakatan antara PKS dan Gerindra.
Karenanya, ia meminta kedua partai pengusung Gubernur Anies Baswedan itu segera menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai cawagub.
"Jadi silakan saja, di dalam forum paripurna itulah yg menetukan siapa si A siapa si B (cawagub). Misalnya, PKS (meminta) harus dua duanya (dari PKS), kita enggak tahu. Harus PKS dan Gerindra," kata Pras.
"Saya enggak ngerti itu kan urusan internal partai pengusung.Dari mereka saja, gue belom dapat kabar terhangat, tapi harus cepat, kasian Pak Anies, belepotan nanti Jakarta ini," pungkasnya. (OL-2)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved