Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM hal keterbukaan informasi publik, masyarakat menilai pada era Gubernur Tjahaja Basuki Purnama (BTP) atau Ahok lebih baik ketimbang era Gubernur Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Populi Center, Nona Evita.
Hasil survei menyebutkan, mayoritas publik menilai bahwa pengunggahan video rekaman rapat Pemprov DKI Jakarta mendapatkan respons baik dari masyarakat dengan kepuasan sebesar 70%.
Lalu pertanyaan survei mengenai tidak adanya unggahan video rekaman rapat kerja saat era Anies, sebanyak 68% setuju dengan kebijakan tersebut.
"Dari data situ masyarakat menilai era Pak Ahok itu keterbukaan informasi lebih baik daripada Anies. Survei dilakukan sebelum kisruh lem aibon dan lainnya," ujar Nona di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (6/11).
Baca juga: Fitra: Ada Temuan Rp78,8 miliar untuk Folio
Menurut Nona, sebenarnya warga Jakarta tidak heran dengan terkuaknya usulan anggaran DKI 2020 yang ganjil seperti usulan lem aibon sebesar Rp82,8 miliar.
"Karena masyarakat Jakarta sebelum kasus ini sudah menilai bahwa informasi publik era Anies lebih tertutup. Di awal kepemimpinan Anies, sebetulnya sudah punya komitmen yang baik untuk memberantas korupsi, seharusnya ini berjalan baik kedepan," terangnya.
Hasil survei lainya, diungkapkan bahwa masyarakat ternyata lebih puas dengan kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies.
Padahal, menurut Nona, di era BTP anggota TGUPP hanya berjumlah 13 orang dengan anggaran Rp2,3 miliar tiap tahunnya. Sedangkan di era Anies, jumlah anggota TGUPP ada 78 orang dengan menghabiskan anggaran Rp28 miliar setiap tahun.
"Dalam survei itu kami tanyakan, menurut anda kebijakan mana yg lebih tepat? Hasilnya, masyarakat puas pada kebijakan TGUPP Anies dengam 34,7%, sedangkan era Ahok 32,3%," kata Nona.
"Namun, dengan anggaran yang lebih besar dan jumlah TGUPP lebih banyak, harusnya lebih baik. Tapi, Saya juga tidak pernah mendengar apasih output ataupun outcome dari kinerja TGUPP zaman Anies? Saya enggak tahu," tandasnya. (OL-8)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Berkas tersangka sekaligus Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya sudah rampung dan siap diadili.
KPK membenarkan salah satu yang ditangkap saat OTT di Semarang ialah Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Putu Sumarjaya.
Aplikasi Jangkau sendiri merupakan aplikasi bantuan sosial pertama di Indonesia yang menggabungkan fitur donasi dan e-commerce
Kuasa hukum Ahok, Ahmad Ramzy mengatakan kliennya resmi mencabut laporan yang telah dibuat pada 17 Mei lalu.
Saefullah tutup usia pada Rabu (16/9) pukul 12.55 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Menurut Andre, Ahok hanya membuat gaduh setelah beberapa waktu lalu membuka beberapa praktik kotor di pertamina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved