Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM hal keterbukaan informasi publik, masyarakat menilai pada era Gubernur Tjahaja Basuki Purnama (BTP) atau Ahok lebih baik ketimbang era Gubernur Anies Baswedan. Hal ini disampaikan oleh Peneliti Populi Center, Nona Evita.
Hasil survei menyebutkan, mayoritas publik menilai bahwa pengunggahan video rekaman rapat Pemprov DKI Jakarta mendapatkan respons baik dari masyarakat dengan kepuasan sebesar 70%.
Lalu pertanyaan survei mengenai tidak adanya unggahan video rekaman rapat kerja saat era Anies, sebanyak 68% setuju dengan kebijakan tersebut.
"Dari data situ masyarakat menilai era Pak Ahok itu keterbukaan informasi lebih baik daripada Anies. Survei dilakukan sebelum kisruh lem aibon dan lainnya," ujar Nona di Kantor Populi Center, Jakarta Barat, Rabu (6/11).
Baca juga: Fitra: Ada Temuan Rp78,8 miliar untuk Folio
Menurut Nona, sebenarnya warga Jakarta tidak heran dengan terkuaknya usulan anggaran DKI 2020 yang ganjil seperti usulan lem aibon sebesar Rp82,8 miliar.
"Karena masyarakat Jakarta sebelum kasus ini sudah menilai bahwa informasi publik era Anies lebih tertutup. Di awal kepemimpinan Anies, sebetulnya sudah punya komitmen yang baik untuk memberantas korupsi, seharusnya ini berjalan baik kedepan," terangnya.
Hasil survei lainya, diungkapkan bahwa masyarakat ternyata lebih puas dengan kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) era Anies.
Padahal, menurut Nona, di era BTP anggota TGUPP hanya berjumlah 13 orang dengan anggaran Rp2,3 miliar tiap tahunnya. Sedangkan di era Anies, jumlah anggota TGUPP ada 78 orang dengan menghabiskan anggaran Rp28 miliar setiap tahun.
"Dalam survei itu kami tanyakan, menurut anda kebijakan mana yg lebih tepat? Hasilnya, masyarakat puas pada kebijakan TGUPP Anies dengam 34,7%, sedangkan era Ahok 32,3%," kata Nona.
"Namun, dengan anggaran yang lebih besar dan jumlah TGUPP lebih banyak, harusnya lebih baik. Tapi, Saya juga tidak pernah mendengar apasih output ataupun outcome dari kinerja TGUPP zaman Anies? Saya enggak tahu," tandasnya. (OL-8)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Berkas tersangka sekaligus Kepala BTP Jabagteng Putu Sumarjaya sudah rampung dan siap diadili.
KPK membenarkan salah satu yang ditangkap saat OTT di Semarang ialah Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Semarang Putu Sumarjaya.
Aplikasi Jangkau sendiri merupakan aplikasi bantuan sosial pertama di Indonesia yang menggabungkan fitur donasi dan e-commerce
Saefullah tutup usia pada Rabu (16/9) pukul 12.55 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Menurut Andre, Ahok hanya membuat gaduh setelah beberapa waktu lalu membuka beberapa praktik kotor di pertamina.
Sejak 2014 Ahok memberangkatkan marbot umrah. Ini sebagai bentuk apresiasi atas kerja mereka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved