Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Tohir untuk mencopot Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari kursi Komisaris Utama Pertamina. Menurut Andre, Ahok hanya membuat gaduh setelah beberapa waktu lalu membuka beberapa praktik kotor di pertamina.
"Pak Presiden @jokowi yang saya hormati, setelah melihat kinerja dan perilaku saudara @basuki_btp sebagai Komut @pertamina, saya usulkan ke pak @jokowi dan pak Menteri @erickthohir untuk mencopot saudara BTP dari jabatannya karena menimbulkan kegaduhan dan kinerja yang bersangkutan juga biasa-biasa saja," cuit Andre melalui akun twitternya @andre_rosiade, Rabu (16/9).
Menurut Andre, permasalahan internal Pertamina bukan untuk diumbar-umbar ke publik tetapi untuk diselesaikan.
"Seharusnya komut itu kalau ada masalah, perbaikan, dia selesaikan di internal atau laporkan ke Menteri BUMN, tidak mengumbar ke luar, sehingga menimbulkan kegaduhan dan memberikan citra negatif kepada Pertamina yang berjuang di semester kedua tahun 2020 ini untuk mengembalikan, mendapatkan keuntungan setelah di semester pertama rugi," papar Andre.
Baca juga: BTP Bongkar Buruknya Tata Kelola di BUMN
Sebelumnya, Ahok menyampaikan perihal perilaku direksi yang punya hobi melobi menteri hingga direksi yang lebih suka berutang dan mendiamkan investor.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok dalam akun YouTube POIN.
Selain itu, Ahok mengungkap masalah lain yakni manipulasi gaji. Ahok menyebut kerap menemui masalah terkait gaji, khususnya di jabatan direktur utama anak perusahaan.
"Orang dicopot dari jabatan direktur utama anak perusahaan, misal gaji Rp100 juta lebih, masa dicopot gaji masih sama, alasannya dia sudah orang lama, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," ujar Ahok.(OL-5)
Rematch Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama di Pilkada DKI Jakarta diibaratkan seperti pertarungan di ring tinju antara Evander Holyfield lawan Mike Tyson.
Anies Baswedan unggul jauh dari dua pesaingnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 dalam survei Indikator Politik Indonesia.
PDI Perjuangan merespons peluang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali menjadi lawan Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur Pilgub DKI Jakarta 2024.
Pak Ahok dan Pak Anies kalau dipertandingkan sepak bola, itu semacam El Clasico. Bukan sekedar rematch tetapi El Clasico. Ditunggu-tunggu banyak orang.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menjawab tingginya elektabilitas Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) Purnama di Pilgub DKI Jakarta
PKB memprediksi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon). PKB menunggu survei pamungkas untuk mengumumkan rekomendasi kepada Anies Baswedan.
Profesionalisme adalah kunci utama dalam mengembangkan BUMN agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
97 perusahaan BUMN dan Anak Perusahaan BUMN turut mengambil bagian sebagai peserta dalam ajang TJSL&CSR Award 2024
Pembentukan BUMN Klaster Logistik adalah langkah strategis untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat antar BUMN dalam menyediakan layanan logistik end-to-end.
KETUA DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan jika jabatan komisaris BUMN yang diisi anggota partai politik hanya ditujukan pada partainya. Banyak anggota partai lain di BUMN.
KURSI komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampak menjadi sarana untuk balas budi dari kepentingan politik pemegang kekuasaan.
SEJUMLAH pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto dan orang-orang dekat Presiden Joko Widodo ditempatkan di jajaran komisaris BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved