Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITISI Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan akan menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Sebelumnya terdapat anggaran Lem Aibon senilai Rp82 miliar dan pulpen berjenis drawing pen senilai Rp124 miliar yang saat ini sedang disesuaikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mata anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Timur.
Baca juga: DPRD DKI Kecam Kenaikan Anggaran TGUPP
Taufik menegaskan DPRD masih punya banyak waktu untuk menyisir anggaran secara detail karena pengesahan APBD 2020 ditargetkan pada akhir November mendatang.
"Sudah pasti dicoret. Kan kita sisir. Sekarang disisir. Sempat, keburu, ini sisir satu-satu. Sudah, kalau anggaran itu pasti dicoret, mau ngapain sekolah beli lem. Buat apa coba, buat ngelem?" tegas Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (31/10).
Menurutnya perencaaan anggaran ini tidak terlalu buruk. Sebab, munculnya anggaran-anggaran tidak wajar selalu terjadi tiap tahun. Namun, hanya sedikit yang terekspos ke media. Ia pun menjamin akan menyisir anggaran dengan detail.
"Ada yang enggak beres-beres juga kesisir. Cuma tahun lalu kan enggak lapornya ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan. Kan bisa dilihat itu di dalam pembahasan," tuturnya.
Dengan membahas anggaran dari KUAPPAS hingga berbentuk Rancangan APBD menurutnya ada pengawasan berlapis yang dilakukan.
"Kan ada dua tahapan. Sekarang aja lagi disisir peritem. Ini kan KUA-PPAS, begitu ada MoU, maka ada pembahasan APBD. Jadi ada dua tahap. Pembahasan APBD turunan dari KUA-PPAS, disisir lagi di komisi," ungkapnya. (Put/A-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved