Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi E DPRD DKI Iman Satria meminta seluruh jajaran Dinas Kesehatan DKI untuk memprioritaskan anggaran yang benar-benar diperlukan warga. Ia mengaku masih banyak menerima keluhan soal pelayanan rumah sakit dan puskesmas di Jakarta yang kurang baik.
"Saya tahu pasti banyak anggaran keinginan yang dibuat. Kita berikan anggaran yang dibutuhkan saja, sehingga program prioritas terwujud. Jangan sampai ada kejadian, saat warga dibawa ke rumah sakit hal pertama yang ditanyakan apakah kartu BPJS masih aktif atau tidak. Mereka enggak peduli pasienya masih hidup atau enggak," kata Iman dalam rapat kerja Komisi E di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kebon Sirih, Rabu (30/10).
Baca juga: DPRD DKI Jamin APBD 2020 Disahkan November
Ia menyayangkan kurangnya pelayanan di rumah sakit. Selain itu Iman mengatakan saat ini ambulans juga kurang sigap datang menjemput pasien.
"Soal lain misalnya ambulans. Saya sampai tergugah memberikan 8 ambulan secara pribadi di tiap kecamatan. Harapan saya, mudah-mudahan ke depan setiap rumah sakit dan puskesmas menjadi lebih baik," kata Iman.
Senada, Sekretaris Komisi E dari Fraksi PDI Perjuangan, Jhonny Simanjuntak mengungkit bahwa pelayanan kesehatan pada zaman gubernur sebelumnya, yaitu Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jauh lebih bagus ketimbang saat ini. Ia meminta kepada Dinas Kesehatan DKI agar mengubah cara pelayanan kesehatan yang responsif dan berkualitas.
Ia juga mencontohkan salah satu rumah sakit di Jakarta Utara yang masih rendah akreditasinya dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
"Jadi mulailah kita angkat wajah pelayanan rumah sakit menjadi lebih bagus lagi. Mohon maaf ini pelayanan sekarang jadi kurang bagus. Pak Jokowi itu kan terkenal Kartu Jakarta Sehat yang bagus. Lalu sampai kapan rumah sakit seperti itu? Rasio antara dokter, perawat, dan pasien enggak seimbang," kata Iman. (Ins/A-3)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved