Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah menegaskan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus menetapkan sikap terkait pencalonan mantan wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Sebab, saat ini Syaikhu telah menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 yang baru saja dilantik pada 1 Oktober silam.
Ia harap PKS bisa menegaskan posisi Syaikhu untuk memilih antara meneruskan proses pemilihan wagub dan mundur dari kursi DPR atau sebaliknya.
"Kalau dari saya ingin PKS bisa tegas terhadap Pak Syaikhu. Segera tetapkan beliau harus mundur dari DPR atau mundur dari cawagub. Supaya ketika nanti ketika pimpinan DPRD sudah ada bisa segera dilakukan pemilihan," ungkap Ima ditemui di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/10).
Baca juga : PDIP: Cawagub Harus Berani Buat Terobosan Kebijakan
Ima menyebut wagub harus segera terpilih untuk membantu gubernur memantau jalannya pembahasan rancangan APBD 2020 yang akan segera berproses. Terlebih eksekutif beserta legislatif sama-sama hanya memiliki waktu tiga bulan untuk membahas dan mengesahkan APBD.
"Ya pembahasan APBD sangat penting. Karena itu kami berharap supaya akhie bulan ini kalau bisa wagub sudah bisa terpilih. Kami sendiri sudah membagi tim di fraksi yang akan khusus menangani anggaran. Sebaiknya dari eksekutif pun pimpinannya demikian," tegas Ima.
Sebelumnya terdapat dua cawagub DKI yang berasal dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Kedua cawagub ini berkompetisi untuk dipilih DPRD DKI menjadi wagub sesuai UU No 10/2016 tentang Pilkada.
Namun, polemik justru hadir manakala Syaikhu hingga saat ini belum menentukan sikap untuk memilih antara melanjutkan proses cawagub atau
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved