Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Sandiaga Uno di sisa periode 2017-2021 harus mampu memahami permaslahan di Jakrata.
Politikus PDIP di DPRD DKi Jakarta Prasetyo edi Marsudi menegaskan, tidak hanya sekadar diperlukan orang yang berpengalaman, tetapi sosok cawagub harus berani membuat terobosan-terobosan untuk menangani masalah-masalah di Jakarta.
"Masalah Jakarta kan masalahnya 'complicated' sekali. Sekarang kita melihat ada beberapa tempat yang sudah baik, lalu ada masalah baru. Jadi pemimpin itu jangan hanya 'safety' saja, tapi berani melakukan terobosan-terobosan," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Ia mencontohkan masalah kemacetan yang belum terselesaikan hingga kini. Juga masih ada masalah permukiman padat dan kumuh yang masih banyak tersebar di Jakarta.
"Karena kota ini metropolitan yang kita harus tegaskan kota ini jadi layak. Ya harus berani," tegas Prasetyo yang diajukan menjadi ketua DPRD DKI itu.
Baca juga : PKS Tunggu Sikap Syaikhu Terkait Cawagub Jakarta
Prasestyo pun berjanji pihaknya akan menjadikan proses pemilihan wagub sebagai prioritas kerja setelah nantinya dilantik menjadi ketua DPRD DKI.
Namun, pihaknya tetap menyerahkan kesepakatan pencalonan wagub kepada dua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS.
Sebab, saat ini salah satu cawagub yakni Ahmad Syaikhu juga terpilih sebagai anggota DPR RI 2019-2024. PKS pun harus memperjelas posisi Syaikhu untuk tetap menjadi cawagub atau mundur dari cawagub dan tetap di DPR RI.
"Saya kan tergantung mereka, mereka maunya gimana. Ya memang semua tanggung jawab ada di DPRD kan. Ya lihat saja," ungkapnya.
Sebelumnya, sudah ada dua nama cawagub DKI yang berasal dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Mereka lolos dari tes kepatutan dan kelayakan yang dilakukan PKS dan Partai Gerindra pada Februari lalu untuk berkompetisi meraih suara terbanyak dalam pemilihan wagub di DPRD DKI Jakarta sesuai UU No 10/2016 tentang Pilkada.
Namun kemudian, timbul polemik karena Syaikhu yang telah dilantik menjadi anggota DPR RI belum mengundurkan diri dari proses cawagub.(OL-7)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved