Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Sandiaga Uno di sisa periode 2017-2021 harus mampu memahami permaslahan di Jakrata.
Politikus PDIP di DPRD DKi Jakarta Prasetyo edi Marsudi menegaskan, tidak hanya sekadar diperlukan orang yang berpengalaman, tetapi sosok cawagub harus berani membuat terobosan-terobosan untuk menangani masalah-masalah di Jakarta.
"Masalah Jakarta kan masalahnya 'complicated' sekali. Sekarang kita melihat ada beberapa tempat yang sudah baik, lalu ada masalah baru. Jadi pemimpin itu jangan hanya 'safety' saja, tapi berani melakukan terobosan-terobosan," ungkapnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Ia mencontohkan masalah kemacetan yang belum terselesaikan hingga kini. Juga masih ada masalah permukiman padat dan kumuh yang masih banyak tersebar di Jakarta.
"Karena kota ini metropolitan yang kita harus tegaskan kota ini jadi layak. Ya harus berani," tegas Prasetyo yang diajukan menjadi ketua DPRD DKI itu.
Baca juga : PKS Tunggu Sikap Syaikhu Terkait Cawagub Jakarta
Prasestyo pun berjanji pihaknya akan menjadikan proses pemilihan wagub sebagai prioritas kerja setelah nantinya dilantik menjadi ketua DPRD DKI.
Namun, pihaknya tetap menyerahkan kesepakatan pencalonan wagub kepada dua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS.
Sebab, saat ini salah satu cawagub yakni Ahmad Syaikhu juga terpilih sebagai anggota DPR RI 2019-2024. PKS pun harus memperjelas posisi Syaikhu untuk tetap menjadi cawagub atau mundur dari cawagub dan tetap di DPR RI.
"Saya kan tergantung mereka, mereka maunya gimana. Ya memang semua tanggung jawab ada di DPRD kan. Ya lihat saja," ungkapnya.
Sebelumnya, sudah ada dua nama cawagub DKI yang berasal dari PKS yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.
Mereka lolos dari tes kepatutan dan kelayakan yang dilakukan PKS dan Partai Gerindra pada Februari lalu untuk berkompetisi meraih suara terbanyak dalam pemilihan wagub di DPRD DKI Jakarta sesuai UU No 10/2016 tentang Pilkada.
Namun kemudian, timbul polemik karena Syaikhu yang telah dilantik menjadi anggota DPR RI belum mengundurkan diri dari proses cawagub.(OL-7)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved