Mahasiswa Siap Awasi Kinerja DPRD DKI

KETUA Presidium Komite Mahasiswa Nusantara Untuk Demokrasi, Ahmad Boim menegaskan pihaknya akan berada di garda terdepan dalam mengawasi kinerja DPRD DKI Jakarta terutama yang terkait kebijakan anggaran yang pro rakyat.

Hal itu juga tidak terlepas dari terpilihnya kembali politikus PDIP Prasetyo Edi Marsudi menjadi Ketua DPRD DKI. Tujuannya agar orang nomor satu di DPRD itu berani menegaskan supremasi hukum.

“Tentu akan kami kawal kebijakan-kebijakan yang membangun Jakarta. Terutama kebijakan anggaran yang bebas korupsi itu harus diawali dari penegakan hukum dan pembangunan ekonomi yang pro rakyat,” kata Boim, Kamis (3/10).

Baca juga: DPRD DKI Minta Eksekutif Jangan Alergi Pokok Pikiran

Menurut Boim, pertumbuhan pembangunan yang sekarang tengah digagas pemerintah daerah memerlukan sinergitas dari sejumlah unsur. Sehingga, setiap kebijakan anggaran yang diputuskan harus pro rakyat.

“Itu yang akan kami cermati, arah pembangunan yang bersih dan sehat yang kami inginkan,” jelasnya.

Boim menambahkan, saat ini Prasetyo sendiri merupakan tokoh yang sudah berpengalaman. Ia berharap dalam periode kedua menjabat sebagai ketua DPRD, Prasetyo bisa lebih tegas lagi mengawasi jalannya kinerja eksekutif.

“Tanpa adanya pengawasan tidak akan berjalan baik arah pembangunan,” ujarnya.

Boim menambahkan pekerjaan rumah untuk wakil rakyat periode baru adalah segera melakukan pembahasan anggaran kegiatan tahun 2020.

Dengan waktu yang tersisa tiga bulan diharapkan DPRD DKI mampu menyusun program yang berpihak kepada masyarakat.

“Harus diingat penyusunan anggaran tetap memprioritaskan hak warga Jakarta,” ucapnya.

Bukan itu saja, kata Boim, kinerja DPRD periode 2019-2024 harus maksimal. Sehingga, mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat kalau masalah hukum dan ekonomi adalah hal paling mendasar.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menegaskan ada beberapa hal yang akan menjadi fokus kerjanya pada 2020, di antaranya seputar pengentasan banjir, masalah transportasi dan pengadaan rusun untuk mengurangi permukiman kumuh di Jakarta.

"Saya ingin mendorong ada pembangunan rusun lagi di Jakarta untuk merelokasi warga yang tinggal di kawasan pemukiman padat dan kumuh. Kita lihat di Tambora dan Tanah Tinggi, tidak jauh dari Monas ada penduduk yang hidupnya tidak layak. Saya ingin memanusiakan mereka. Ini akan saya dorong di APBD 2020," tegasnya. (Put/A-3)