Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KUALITAS udara di Jakarta yang semakin buruk ditengarai karena tidak terkendalinya pertambahan jumlah kendaraan pribadi di Ibukota. Lalu lalang kendaraan pribadi di jalan raya pun seolah tidak terbatas karena program pembatasan kendaraan pribadi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta laiknya hanya isapan jempol.
Tidak hanya pencemaran udara yang terus memburuk, tidak adanya program pembatasan kendaraan pribadi juga membuat kemacetan tidak terbendung meskipun Pemprov DKI telah menyediakan angkutan massal yang baik seperti TransJakarta dan Moda Raya Terpadu.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi pun mendesak agar Pemprov DKI segera mewujudkan program pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi yakni jalan berbayar elektronik ((ERP).
Menurutnya, ERP merupakan solusi tepat untuk membatasi kendaraan pribadi.
Baca juga : Atasi Polusi Udara, Pemprov DKI Fokus Kurangi Kemacetan
"Sekarang angkutan massalnya kan sudah ada yakni MRT. Ya ruas jalannya pelan-pelan diberikan ERP. Jadi masyarakat juga pelan-pelan berpindah karena dia tahu bawa mobil atau motor bukan cuma kena pengeluaran bensin, tapi lewat jalannya pun bayar mahal," kata Nawawi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (4/8).
Ia pun ingin agar Pemprov DKI segera mengimplementasikan hasil studi banding yang telah dilakukan ke negara-negara yang menerapkan model ERP untuk mengatasi kemacetan.
Menurutnya, jika tidak juga menerapkan ERP, Pemprov DKI dapat dianggap telah melakukan pemborosan karena menghamburkan uang APBD untuk studi banding tanpa menghasilkan suatu kebijakan.
"Saya juga tidak paham sebetulnya di mana letak kesulitan melakukan ERP. Kalau sulit ya ayo diskusi sama-sama dengan DPRD jadi kita bisa bantu. Kalau memang tidak ketemu coba undang orang Singapura atau Swedia yang sudah punya ERP duluan. Di mereka seperti apa," tegasnya.
Menurutnya, tanpa pembatasan kendaraan pribadi, program angkutan massa yang susah payah dibangun dengan dana triliunan tidak akan berdampak banyak terhadap polusi serta kemacetan Ibukota.
Nawawi pun khawatir lalin Jakarta akan benar-benar mencapai puncak bebannya pada beberapa tahun mendatang.(OL-7)
Ilmuwan Penn State berhasil membuktikan teori seabad lalu, puncak pohon mengeluarkan cahaya redup saat badai yang mampu membersihkan polusi udara.
Petugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan menggelar uji emisi kendaraan di kawasan Terminal Blok M, Jakarta.
MEMASUKI periode musim kemarau 2026, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta penurunan kualitas udara kembali meningkat di berbagai wilayah Indonesia. BMKG inagatkan polusi
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya pengendalian polusi udara yang dilakukan secara terukur, berbasis data, serta didukung kolaborasi antar daerah.
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Aktivitas membakar sampah merupakan salah satu pemicu utama memburuknya polusi di Ibu Kota.
Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI, Judistira Hermawan, menegaskan percepatan dilakukan agar solusi konkret segera diterapkan di lapangan.
Sistem yang masih bersifat padat karya (labor intensive) turut mendorong membengkaknya beban biaya.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menegaskan, langkah mitigasi telah disiapkan untuk merespons dinamika iklim ekstrem tersebut.
Sebanyak 130 titik masih belum dijaga. Sementara 293 titik lainnya telah dilengkapi penjagaan.
Peran pengusaha muda sangat krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhamad Mardiono mendorong seluruh kader di DKI Jakarta untuk memperkuat kekompakan dan mengarahkan energi pada kerja-kerja elektoral
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved