Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KESIBUKAN anggota DPRD DKI Jakarta dituding menjadi penyebab terus tertundanya rapat pimpinan gabungan pemilihan wakil gubernur DKi Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, Kesibukan tersebut bukan hanya adanya kegiatan di luar kesekretariatan dewan tetapi juga kegiatan kerja dewan seperti kunjungan kerja keluar daerah.
"Belum dijadwalkan lagi sampai sekarang karena teman-teman sibuk kunker," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (25/7).
Baca juga : Pilwagub DKI Kemungkinan Rampung di DPRD Periode Baru
Selain kunker, anggota DPRD DKI saat ini juga disibukkan dengan pembahasan empat buah perubahan rancangan peraturan daerah (raperda) yakni Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah, Perda 9/2010 tentang BBNKB, Perda 5/2016 tentang Pembentukkan dan Penyusunan Perangka Daerah DKI Jakarta, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2018.
"Sibuk bapemperda, ini kan masih ada empat perda yang belum diselesaikan," ungkapnya.
Namun, Taufik optimistis wagub akan terpilih sebelum DPRD saat ini habis masa jabatannya. Sebab, DPRD saat ini atau periode 2014-2019 akan segera digantikan oleh DPRD 2019-2024 pada 26 Agustus nanti.
Sebelumnya, rapimgab pemilihan wagub DKI telah 'deadlock' sebanyak tiga kali. Penyebabnya adalah ketidakhadiran para pimpinan DPRD termasuk ketua dan wakil ketua DPRD serta para ketu fraksi dan ketua komisi. (OL-7)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved