Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 170 PNS di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hadir dan terlambat pada hari kedua kerja setelah libur lebaran yang jatuh pada hari ini, Selasa (11/6).
Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Wahyono, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menjadi instansi dengan jumlah PNS yang membolos serta terlambat terbanyak yakni 10 orang.
"Terbanyak dari Dishub sebanyak 10 orang," kata Wahyono saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (11/6).
Baca juga : Hari Pertama Kerja, ASN Pilih Keluyuran
Ia pun mengatakan sanksi akan diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010.
Sementara itu kemarin yang menjadi hari pertama kerja setelah libur lebaran terdapat 185 PNS yang tidak hadir maupun terlambat. Para PNS yang tidak hadir kemarin maupun terlambat saat ini sedang proses pemberian sanksi.
Wahyono menjelaskan sanksi paling ringan yang bisa diberikan yakni hukuman Disiplin ringan seperti teguran.
"Sanksi dari mulai hukuman disiplin ringan hingga yang terberat yakni tidak diberikan tunjangan kinerja daerah (TKD)," pungkasnya. (OL-8)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Aeron Randi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.
Keterlibatan elite birokrasi yang memegang jabatan strategis di daerah berpotensi memicu pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada 2024.
PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta belum mendapatkan gaji sejak dilantik pada awal Juni yang lalu.
Ada sanksi yang menanti jika ASN Kota Bandung melanggar aturan netralitas dalam Pilkada 2024.
PEMERINTAH diminta untuk memikirkan kembali wacana penaikan gaji ASN di tahun depan. Pasalnya itu akan menjadi beban tambahan bagi APBN yang sudah berada dalam kondisi berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved