Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan panitia khusus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta mulai aktif pekan depan. Hal itu dipastikan dengan diterimanya surat berisi penetapan perwakilan anggota fraksi PDIP menjadi anggota pansus pemilihan wagub oleh Yuliadi.
Fraksi PDIP menjadi fraksi terakhir yang mengirimkan perwakilan untuk menjadi anggota pansus pemilihan wagub.
"Semua fraksi sudah mengirimkan perwakilan. Saya sedang buat surat keputusan penetapan anggota pansusnya," ujar Yuliadi saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (3/5).
Baca juga: PDIP Sudah Kirim Anggota Pansus Wagub DKI Sejak Pekan Lalu
Menurutnya, setelah terbit SK tersebut pansus pemilihan wagub sah terbentuk dan bisa memulai rapat untuk memilih ketua, wakil, serta sekretaris pansus. Kemudian, pansus akan membahas pembentukan tata tertib serta panitia pemilihan.
"Mudah-mudahan mereka bisa segera beraktivitas setelah SK terbit," tuturnya.
Sudah tujuh bulan, kursi wagub DKI kosong usai ditinggal Sandiaga Uno yang mencalonkan diri sebagai wapres pada Pemilu 2019. Untuk cawagub, sudah terdapat dua calon yang akan dipilih oleh DPRD berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto yang diusung oleh PKS dan Partai Gerindra.(OL-5)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved