Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menegaskan pihaknya sudah menetapkan perwakilan fraksi untuk menjadi anggota panitia khusus pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.
Gembong menyebut sudah menetapkan enam anggota fraksi PDIP untuk menjadi anggota pansus.
"Ada enam orang di antaranya saya, Pak William Yani, Pak Pantas Nainggolan dan Pak Jonny Simanjuntak," kata Gembong saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (3/5).
Pihaknya pun sudah menandatangani surat berisi nama perwakilan untuk pansus tersebut dan mengirimkannya kepada Sekretariat DPRD DKI Jakarta atau Sekwan.
"Sudah saya tanda tangani. Itu sudah pekan lalu. Nanti saya cek kalau memang belum sampai ke Sekretaris Dewan," terangnya.
Baca juga: Soal Wagub, Anies Harap DPRD Cepat Bergerak
Sebelumnya, Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan dari 10 fraksi di DPRD DKI hanya PDIP yang belum mengirimkan wakil untuk menjadi anggota pansus pemilihan wagub DKI.
Sementara fraksi Partai Gerindra dan Demokrat-PAN yang semula belum juga mengirimkan wakil, pekan ini sudah menyerahkan.
"Tinggal PDIP yang terakhir belum mengirim," ujar Yuliadi.
Sementara itu, pemilihan wagub DKI oleh DPRD DKI saat ini pun belum bisa dilakukan akibat lambatnya pembentukan pansus pemilihan wagub. Di sisi lain, sudah ada dua calon wagub yang diusung oleh PKS dan Partai Gerindra yakni Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Keduanya merupakan kader PKS.(OL-5)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved