Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
TARIF Light Rail Transit (LRT) dianggap oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta akan membebani masyarakat karena dinilai tinggi dengan jarak yang terbilang cukup pendek.
"Pada dasarnya biaya perincian baik mengenai tarif dan sebagainya sudah kami (PT LRT) serahkan kepada DPRD DKI Jakarta dan saat ini hanya menunggu respons dari DPRD," kata Humas PT LRT, Melissa, saat dihubungi oleh Media Indonesia, Jumat (8/3).
Baca juga:Brigade Jawara 411 Ancam Bakal Datangkan Massa yang Lebih Besar
Setiap penumpang LRT akan dikenai tarif sebesar Rp5 ribu-Rp7 ribu. Tarif tersebut sudah disubsidi. Jika belum disubsidi, tarif LRT dianggap akan memberatkan penumpang.
Melissa mengatakan, tarif LRT sebelum disubsidi mencapai Rp41.655, pendapat mengenai mahal atau tidaknya bukan pihak LRT yang menentukan tetapi pihak pemerintah dan DPRD. Sementara itu, biaya operasional dan perawatan sarana mencapai Rp136 miliar dan biaya operasi mencapai Rp156 Miliar.
Panjang lintasan LRT hanya 5,90 km dengan jumlah 6 stasiun. Waktu tempuhnya hanya 15 menit dari Kelapa Gading hingga kawasan Velodrome, dengan estimasi jumlah penumpang per hari 14.255 penumpang.
Tarif seriap penumpang sebesar Rp41.655 dengan subsidi sebesar Rp35.655. Jadi setiap tarif penumpang hanya Rp5 ribu-Rp7 ribu dengan alokasi subsidi sebesar Rp675 Miliar.
"Saat ini kami hanya menunggu respons dari DPRD DKI sehingga kami tidak merubah apapun (tarif LRT)," ujar Melissa. (OL-6)
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Ambang batas berjenjang sebagai sesuatu yang masih bisa dirumuskan secara fleksibel agar diterima berbagai pihak.
Asror alias Ruben yang juga mantan Wakil Direktur PT Raja Nusantara Berjaya (RNB) didalami keterkaitannya dengan proyek pengadaan tenaga outsourcing yang berlangsung
KPK mengungkap tingkat kepatuhan LHKPN anggota DPRD hanya 41,22%. Simak alasan mengapa transparansi harta penting untuk melindungi legislator dari fitnah dan konflik kepentingan
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Pengecekan terhadap kekokohan pohon dan tiang reklame perlu dilakukan secara menyeluruh. Sebab, sejumlah pohon di Kota Bandung dinilai sudah mulai keropos dan rawan tumbang
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved