Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD DKI Jakarta akan segera membentuk Pansus untuk pembuatan tata tertib dalam Sidang Paripurna penetapan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta.
"Saat ini sedang diusahakan segera membentuk Pansus setelah itu baru dibuat tata tertib, hingga saat ini regulasi," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Santoso, di Jakarta, Rabu (6/3).
Baca juga: Target Penumpang LRT tidak Logis
Tahun politik seperti pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang akan dilakukan bulan April mendatang dianggap tidak memperlambat penetapan Calon Wakil Gubernur terkait banyak anggota DPRD yang mencalonkan kembali menjadi Calon Legislatif.
"Menurut Santoso, tahun politik seperti saat ini tidak menggangu sama sekali, karena lembaga politik berjalan tidak perlu hadir semua. Kecuali saat pengambilan keputusan pemilihan Cawagub, karena demi kepentingan waega Jakarta," ujar Santoso.
Ia mengatakan semoga segera terselesaikan secara cepat karena Jakarta otonomi provinsi maka beban Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan tugas sangat berat berbeda dengan wilayah lain.
"Untuk target yang diharapkan sebelum Pilpres itu tergantung fraksi saja. Tapi DPRD usahakan secepatnya," tandasnya. (OL-6)
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved