Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMBAHASAN tarif Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) bakal dilakukan besok. Rapat diselenggarakan sekitar pukul 10.00 WIB di Komisi C (bidang keuangan) DPRD DKI Jakarta.
"Saya minta dipercepat, karena bulan April ini akan diberlakukan (MRT)," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Santoso di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (4/3).
Besaran tarif MRT dan LRT akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan DKI. Sebab, tarif MRT dan LRT direncakan bersubsidi dan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
"Kita mau lihat dulu tatanannya bagaimana dan keuangan DKI berapa mampunya," jelas Santoso.
Menurutnya, Jakpro, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dinas perhubungan, biro hukum dan dewan transportasi kota turut hadir pada rapat besok. Sebab, tarif MRT dan LRT memerlukan persetujuan segala pihak yang bersangkutan.
Baca juga: Penumpang MRT-LRT Dapat Subsidi
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies ingin tarif MRT terintegrasi dengan angkutan lainnya. Dia mengatakan, tarif angkutan umum di Jakarta ada unsur subsidinya dan perlu dipertimbangkan dengan matang. Dirinya akan berkonsultasi dengan DPRD DKI terkait masalah hal itu.
Sebab, subsidi tarif pada angkutan umum di Jakarta diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diputuskan bersama legislatif.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan perhitungan tarif tidak boleh terpaku pada satu moda. Sebab MRT terhubung dengan bus Transjakarta, bus dalam kota, dan angkutan umum.
"Jadi ketika membicarakan tarif, bukan semata-mata soal MRT saja, tapi memperhitungkan kalau nanti terintegrasi," ujarnya.
Dia menegaskan, saat ini Pemprov DKI Jakarta berusaha mengintegrasikan semua moda transportasi yang terdiri dari tiga unsur. "Pertama rute yang terintegrasi, kedua tiket yang terintegrasi, dan yang terakhir manajemennya," kata Anies.
Anies menyebut peresmian MRT tidak akan tertunda hanya karena masalah besaran tarif. (Medcom/OL-3)
Integrasi antar moda transportasi publik diharapkan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan.
Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Wibowo mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian titik perhentian bus.
PEMPROV DKI Jakarta menerapkan tarif Rp1 kepada masyarakat yang ingin menggunakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta khusus tanggal 22 dan 23 Juni 2024.
Penerapan tarif normal LRT Jabodetabek ini sekaligus mengakhiri masa berlaku tarif promo yang telah berlangsung sejak 22 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024.
Pembangunan berbagai sarana transportasi terus berlanjut, salah satunya Light Rail Transit (LRT) Jakarta.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama PT Jakpro, Iwan Takwin, mengungkapkan upaya mereka untuk mempercepat pembangunan LRT Jakarta Fase 1B.
Lebih dari setengah jumlah anggota dewan tidak menghadiri rapat yang membahas soal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P2APBD
Pekerja PJLP ini selalu didatangi 'tante' yang menawarkan langsung pinjaman uang. para PJLP ini bisa langsung berhutang tanpa syarat hingga Rp20 juta,
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Pemerintah Provinsi Jakarta kembali membuka wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
DPRD Jakarta bakal memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) untuk diminta klarifikasi terkait pemutusan kontrak terhadap ratusan guru honorer di Jakarta dengan sistem cleansing.
KETUA Komisi II DPRD Lembata, Petus Bala Wukak menyatakan menolak turut serta dalam rombongan studi banding pengelolaan geothermal di Kamojang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved