Perundingan AS-Iran di Pakistan Gagal, Pakar Soroti Inkonsistensi Barat

PEMBICARAAN damai tingkat tinggi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan pada Minggu (12/4), meski kedua pihak mengeklaim telah melakukan negosiasi dengan itikad baik.

Washington menyebut telah menunjukkan “fleksibilitas luas” dalam perundingan, sementara Teheran menilai kegagalan tersebut disebabkan oleh “tuntutan berlebihan” dari pihak AS yang menghambat tercapainya kerangka kesepakatan bersama.

Pertemuan ini berlangsung setelah gencatan senjata dua pekan yang menghentikan hampir 40 hari konflik intens, sekaligus membuka ruang sempit bagi diplomasi. Ini juga menjadi kontak langsung tingkat tinggi antara kedua negara sejak 1979, menandai momen langka di tengah hubungan yang selama puluhan tahun diwarnai sanksi, konfrontasi, dan ketidakpercayaan.

Baca juga : Perundingan AS-Iran di Islamabad Gagal, Krisis Energi Global Terancam Berlanjut

Sebelumnya, Wakil Presiden AS JD Vance menyatakan bahwa Iran menolak meninggalkan program senjata nuklirnya, yang disebut menjadi salah satu faktor utama kebuntuan.

Namun, Direktur Geopolitik GREAT Institute, Teguh Santosa, menilai kegagalan tersebut tidak lepas dari inkonsistensi AS dan negara-negara Barat dalam isu nuklir.

“Alih-alih melakukan pelucutan senjata nuklir sejak NPT (Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir)  ditandatangani 1968, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat terus memperkaya uranium untuk senjata nuklir dan menyebarkan teknologi itu kepada negara-negara sekutunya. Bahkan Israel yang tidak menandatangani NPT bebas memiliki hulu ledak nuklir dan menjadi bully di kawasan,” ujar Teguh, Senin (13/4).

Baca juga : Iran: Senjata Nuklir tidak Manusiawi dan Dilarang Agama

Ia menilai kondisi tersebut mendorong negara lain untuk memperkuat kemampuan militernya sebagai bentuk pencegah. “Dengan situasi ini, saya kira wajar kalau negara-negara yang merasa rentan terhadap serangan AS dan sekutu merasa harus mengembangkan persenjataan serupa sebagai faktor deterrence atau pencegah,” katanya.

Teguh juga mengutip doktrin klasik dalam strategi militer. “Kalau negara-negara Barat boleh menterjemahkan doktrin si vis pacem para bellum dengan meningkatkan kapasitas militer termasuk senjata pemusnah massal, maka negara-negara lain yang tidak mau jadi korban dari agresifitas negara-negara superpower akan mendorong diri mereka untuk memiliki kapasitas serupa,” ujarnya.

Program Nuklir Iran

Menurut Teguh, Iran selama ini mengembangkan program nuklir untuk tujuan damai sebagai bagian dari komitmennya terhadap NPT. “Kapasitas nuklir Iran selama ini digunakan untuk energi dan medis, yang dijamin oleh NPT. Namun, setelah serangan terbuka terhadap Iran tahun lalu dan tahun ini, wajar bila berkembang wacana lain tentang arti penting memiliki senjata nuklir untuk mencegah agresi negara lain,” jelasnya.

Ia juga menyoroti fatwa yang pernah dikeluarkan oleh mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang mengharamkan senjata nuklir. “Dalam ajaran Islam, perang dilakukan sebagai respons atas serangan pihak lain dan bersifat diskriminatif. Artinya, hanya unsur kombatan yang dapat dijadikan sasaran serangan balasan. Sementara senjata nuklir bersifat nondiskriminatif yang berarti menghancurkan apa pun dan siapa pun,” katanya.

Teguh menegaskan, konsistensi dalam implementasi NPT menjadi kunci untuk mencegah perlombaan senjata nuklir global. “Selagi hipokrasi dan inkonsistensi terhadap implementasi NPT diteruskan, maka dunia akan menjadi arena perlombaan senjata nuklir,” tegasnya.

Saat ini terdapat sembilan negara pemilik senjata nuklir, dengan Rusia dan Amerika Serikat sebagai pemilik hulu ledak terbanyak, diikuti Tiongkok, Prancis, Inggris, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara. (B-3)