PBB Desak Iran Hentikan Kekerasan dan Eksekusi Mati Terhadap Demonstran

SEJUMLAH pakar yang ditunjuk Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendesak pemerintah Iran untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa. Seruan ini muncul menyusul temuan yang disebut sebagai "pelanggaran nyata" terhadap hukum hak asasi manusia internasional selama gelombang protes di negara tersebut.

Dalam rilis resmi dari Prosedur Khusus Dewan HAM PBB, para pakar menyoroti tindakan represif aparat keamanan yang menyasar warga sipil, termasuk kelompok rentan.

"Penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran damai, penangkapan sewenang-wenang – termasuk terhadap anak-anak - dan serangan terhadap fasilitas medis merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum hak asasi manusia internasional," tegas para pakar tersebut.

Baca juga : Misi Jerman Bongkar Dugaan Pelanggaran HAM di Iran Sukses

Ancaman Hukuman Mati dan Eksekusi Negara

PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas laporan mulai dikeluarkannya vonis mati terhadap para peserta aksi. Jika hukuman ini tetap dilaksanakan, para pakar menilai Iran telah memperburuk situasi dari pembunuhan di jalanan menjadi eksekusi yang direstui negara.

"Jika diterapkan, hal ini memperparah laporan pembunuhan tidak sah terhadap pengunjuk rasa oleh pasukan keamanan di jalanan dengan eksekusi yang disetujui negara," tambah mereka.

Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Türk, sebelumnya juga menyatakan ancaman pejabat Iran untuk menghukum demonstran dengan hukuman mati sangatlah mengkhawatirkan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Jaksa Teheran, Ali Salehi, yang menyebutkan beberapa demonstran dapat menghadapi hukuman mati atas tindakan mereka.

Baca juga : Trump Serukan Demonstran Iran Terus Melawan: Bantuan Sedang dalam Perjalanan

Kritik terhadap Retorika Pemerintah

Selain tindakan fisik, kelompok kerja PBB ini juga menyoroti penggunaan retorika inflamasi oleh otoritas Iran. Penggunaan istilah seperti "perusuh" untuk melabeli pengunjuk rasa dianggap sebagai upaya untuk mengkriminalisasi demonstrasi yang sah.

"Pihak berwenang memiliki pilihan antara melanggengkan siklus kekerasan dan penindasan yang mencirikan respons terhadap perbedaan pendapat di masa lalu, atau membangun penghormatan yang tulus terhadap hak-hak dasar," ungkap kelompok pakar tersebut.

Dewan HAM PBB menyatakan telah menjalin komunikasi dengan otoritas Iran dan menyerukan tindakan segera guna mencegah pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Hingga saat ini, komunitas internasional terus memantau situasi di lapangan seiring dengan meningkatnya tekanan diplomatik global terhadap Teheran. (CNN/Z-2)