Bentrokan Meluas, Thailand Kaji Hentikan Pasokan Bahan Bakar ke Kamboja

MILITER Thailand menyatakan tengah mengkaji kemungkinan pemblokiran ekspor bahan bakar ke Kamboja, seiring meluasnya bentrokan kedua negara hingga ke wilayah pesisir di kawasan perbatasan yang disengketakan. Pernyataan ini disampaikan dua hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan Thailand dan Kamboja telah menyepakati gencatan senjata baru.

Dua negara bertetangga di Asia Tenggara tersebut beberapa kali terlibat penggunaan senjata sepanjang tahun ini, sejak seorang prajurit Kamboja tewas dalam bentrokan pada Mei lalu. Insiden itu kembali memicu konflik lama yang telah menyebabkan ratusan ribu warga mengungsi di kedua sisi perbatasan.

Seorang pejabat angkatan laut Thailand mengatakan para komandan militer telah membahas opsi pemblokiran ekspor bahan bakar ke Kamboja. 

Baca juga : Kamboja Tuduh Thailand Sebarkan Informasi Palsu

Langkah yang dipertimbangkan antara lain meminta angkatan laut untuk waspada terhadap kapal-kapal yang mengangkut pasokan strategis serta menetapkan zona maritim di dekat pelabuhan Kamboja sebagai wilayah berisiko tinggi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers pada Minggu (14/12).

"Saat ini, belum ada perintah mengenai langkah-langkah ini," kata Kapten Nara Khunkothom, asisten juru bicara Angkatan Laut Kerajaan Thailand dikutip dari Japan Times, Senin (15/12).

Ia menambahkan isu tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan keamanan pada Senin (15/12).

Baca juga : Thailand Bantah Klaim Gencatan Senjata Trump dengan Kamboja, Empat Tentara Tewas

Sementara itu, Kementerian Energi Thailand menyatakan pada Jumat (12/12) bahwa ekspor minyak ke Kamboja telah dihentikan sejak Juni. Berdasarkan data kementerian, Thailand mengekspor sekitar 2,2 miliar liter bahan bakar ke Kamboja sepanjang tahun lalu.

Di sisi lain, Kamboja menuduh Thailand menyerang infrastruktur sipil, termasuk penggunaan jet tempur dan penembakan ke kawasan permukiman. Thailand membantah tuduhan tersebut dan menegaskan hanya menargetkan sasaran militer.

Thailand juga memberlakukan jam malam di Provinsi Trat, wilayah tenggara negara itu, pada Minggu (14/12) seiring berlanjutnya pertempuran di sepanjang perbatasan darat kedua negara yang membentang sekitar 817 kilometer. 

Otoritas Thailand melaporkan seorang tentara dan seorang warga sipil tewas akibat roket BM-21 yang ditembakkan dari wilayah Kamboja pada hari yang sama.

Menurut data pemerintah Thailand, sedikitnya 16 tentara dan 10 warga sipil tewas, ratusan lainnya luka-luka, serta 258.626 warga mengungsi sejak bentrokan terbaru yang dimulai pada Senin lalu.

Pemerintah Kamboja tidak melaporkan tambahan korban jiwa atau luka pada Minggu (14/12). Namun, Kementerian Dalam Negeri Kamboja menyebutkan sedikitnya 11 orang tewas, 74 luka-luka dan 394.706 orang mengungsi sejak Senin lalu.

Militer Thailand sebelumnya mengatakan telah menghancurkan sebuah jembatan yang digunakan Kamboja untuk mengirim senjata berat dan perlengkapan militer ke wilayah konflik. Pasukan Thailand juga melancarkan operasi yang menargetkan artileri di Provinsi Koh Kong, wilayah pesisir Kamboja.

"Secara keseluruhan, bentrokan terus terjadi," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Laksamana Muda Surasant Kongsiri, dalam konferensi pers di Bangkok, Minggu (14/12).

Presiden Trump, yang sebelumnya menjadi penengah gencatan senjata dalam konflik berkepanjangan kedua negara pada Oktober lalu, mengatakan telah berbicara dengan Perdana Menteri sementara Thailand, Anutin Charnvirakul, serta Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, pada Jumat (13/12). Menurut Trump, kedua pemimpin sepakat untuk menghentikan semua penembakan.

Namun Anutin pada Sabtu (14/12) menegaskan Thailand akan terus berjuang sampai mereka tidak lagi merasakan bahaya dan ancaman terhadap tanah dan rakyatnya.

Seorang juru bicara Gedung Putih kemudian menyatakan Trump berharap semua pihak menghormati komitmen tersebut dan dia akan meminta pertanggungjawaban siapa pun yang diperlukan untuk menghentikan pembunuhan dan memastikan perdamaian yang langgeng.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant menegaskan Thailand tetap terbuka pada solusi diplomatik, tetapi menekankan bahwa Kamboja harus menghentikan permusuhan terlebih dahulu sebelum mereka dapat bernegosiasi. (I-3)