Rusia: Perdamaian Gaza Bernuansa Kedok untuk Eksperimen AS

KEMENTERIAN Luar Negeri Rusia khawatir dengan rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat dan digagas Presiden Donald Trump. Moskow menilai inisiatif itu berpotensi dijadikan kedok untuk eksperimen yang tidak terkendali di wilayah pendudukan.

Juru Bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova, menanggapi hasil pemungutan suara Dewan Keamanan PBB yang mengesahkan dokumen tersebut dengan 13 suara setuju, sementara Rusia dan Tiongkok memilih abstain.

“Kami berharap keputusan ini tidak menjadi fasad bagi eksperimen tidak terkendali di wilayah Palestina yang diduduki, yang berubah menjadi putusan akhir terhadap hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, harapan Israel atas keamanan, dan koeksistensi damai di kawasan,” ujar Zakharova, dikutip Anadolu Ajansi.

Baca juga : Kremlin Nilai Proposal Trump Bisa Arahkan Timur Tengah ke Jalur Damai

Rencana tersebut mencakup pembentukan Dewan Perdamaian yang dipimpin Trump, dengan kewenangan mengerahkan Pasukan Stabilisasi Internasional bekerja sama dengan Israel dan Mesir untuk demiliterisasi Gaza serta melucuti senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya.

Administrasi Nasional Palestina absen

Zakharova menyoroti absennya peran Administrasi Nasional Palestina dalam penentuan masa depan rakyat Palestina. “Kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan, termasuk penolakan untuk mencaplok tanah Palestina dan penarikan pasukannya, tidak dicantumkan,” ucapnya.

Ia menilai Dewan Keamanan dan Sekretariat PBB dikesampingkan dari pengawasan struktur baru tersebut, yang dianggap bertentangan dengan semangat perdamaian dan prinsip hukum internasional.

Baca juga : Rusia Nilai Kunjungan Zelensky ke AS Gagal Total

Keputusan abstain Rusia mempertimbangkan posisi pimpinan Palestina serta sejumlah negara Arab dan Muslim pendukung dokumen, sekaligus untuk mencegah eskalasi kekerasan di Gaza.

“Saya ingin mengingatkan bahwa perang dan penderitaan penduduk sipil di enklave tersebut bisa dihentikan sejak lama jika Washington tidak secara sistematis memveto enam kali dalam dua tahun terakhir rancangan resolusi yang meminta gencatan senjata segera,” ujar Zakharova.

Dukungan militer bagi Iran

Terkait kemungkinan dukungan militer bagi Iran jika diserang AS, Zakharova menegaskan semua diatur dalam Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif antara Moskow dan Teheran, termasuk pengembangan kerja sama militer dan teknis di berbagai bidang.

Soal laporan keterlibatan warga Irak dalam pertempuran di Ukraina, Zakharova menyatakan hal itu berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan Rusia. “Oleh karena itu, kami akan meneruskan pertanyaan Anda kepada rekan-rekan kami dan menghubungkan Anda dengan mereka,” ujarnya. (Ndf/I-1)