Pemerintah Sudan Pelajari Usulan Gencatan Senjata dari AS

PEMERINTAH Sudan yang didukung militer dijadwalkan menggelar pertemuan penting pada Selasa (4/11). Agenda utamanya adalah membahas usulan gencatan senjata dari Amerika Serikat, di tengah eskalasi kekerasan dan krisis kemanusiaan yang semakin parah di negara tersebut.

Menurut sebuah sumber pemerintah yang dikutip oleh AFP, Dewan Keamanan dan Pertahanan Sudan akan meninjau proposal gencatan senjata yang diajukan oleh AS.

Konflik bersenjata antara militer Sudan dengan kelompok paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF) kini telah berlangsung selama dua tahun. Perang ini telah merenggut nyawa puluhan ribu orang dan memaksa jutaan warga mengungsi dari rumah mereka.

Baca juga : Sudan Dilanda Kengerian setelah RSF Kuasai El Fasher

Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran telah meluas ke wilayah baru, termasuk Kordofan Tengah. Perluasan ini terjadi setelah RSF berhasil merebut El-Fasher, yang merupakan benteng pertahanan terakhir tentara di kawasan Darfur.

"Dewan Keamanan dan Pertahanan akan mengadakan pertemuan hari ini untuk membahas usulan gencatan senjata AS," kata sumber pemerintah yang meminta tak disebut namanya karena tidak berwenang memberikan pernyataan publik.

Warga yang melarikan diri dari El-Fasher menggambarkan suasana ketakutan dan kekacauan. Mohamed Abdullah, 56, mengatakan kepada AFP bahwa ia sempat dihentikan oleh pejuang RSF saat melarikan diri pada Sabtu lalu.

Baca juga : RSF Tembak Mati Banyak Keluarga dan Minta Tebusan untuk Dokter

"Mereka meminta ponsel, uang, dan segalanya. Mereka terus menggeledah kami secara menyeluruh," sebutnya.

Dia menambahkan bahwa dalam perjalanan menuju Tawila, ia melihat mayat tergeletak di jalan yang tampak dimakan binatang.

Pentingnya upaya bersama untuk mencapai gencatan senjata

Utusan Presiden AS Donald Trump untuk Afrika, Massad Boulos, sebelumnya mengadakan pembicaraan di Mesir dengan Menlu Badr Abdelatty dan perwakilan Liga Arab.

Abdelatty menegaskan pentingnya upaya bersama untuk mencapai gencatan senjata kemanusiaan dan menciptakan jalan menuju proses politik yang komprehensif di Sudan, demikian menurut pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Mesir.

Liga Arab menyebut Boulos telah memberi penjelasan kepada Sekjen Ahmed Aboul-Gheit mengenai upaya terbaru AS untuk menghentikan perang, mempercepat pengiriman bantuan, dan memulai proses politik di Sudan.

Inisiatif ini merupakan bagian dari diplomasi kelompok Quad, terdiri dari AS, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, yang telah berbulan-bulan berupaya menegakkan gencatan senjata.

Proposal sempat ditolak oleh pihak militer 

Sebelumnya pada September, kelompok ini mengusulkan gencatan senjata kemanusiaan selama tiga bulan, diikuti dengan transisi sembilan bulan menuju pemerintahan sipil, namun proposal tersebut ditolak oleh pihak militer.

Sejak jatuhnya El-Fasher, laporan muncul mengenai pembunuhan massal, kekerasan seksual, serangan terhadap pekerja kemanusiaan, penjarahan, dan penculikan.

Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) pada Senin (3/11) menyampaikan keprihatinan mendalam dan memperingatkan bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat tergolong sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Konflik di Sudan harus segera dihentikan

Di forum di Qatar, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar konflik di Sudan segera dihentikan dan kedua pihak memulai dialog. Guterres menekankan bahwa krisis di Sudan kini semakin tak terkendali.

"Pihak-pihak yang bertikai harus datang ke meja perundingan, mengakhiri mimpi buruk kekerasan ini, sekarang juga," ujarnya.

Di Khartoum, ibu kota yang masih dikuasai militer, pada Senin, anak-anak ikut serta dalam aksi protes antiparamiliter. Salah satu peserta membawa poster bertuliskan "Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh perempuan," sementara poster lain menyebut, "Milisi membunuh perempuan El-Fasher tanpa ampun."

Meski tekanan internasional terus meningkat, kedua pihak sejauh ini mengabaikan seruan gencatan senjata. PBB menuduh Uni Emirat Arab memasok senjata ke kelompok paramiliter RSF, tuduhan yang dibantah oleh UEA.

Sementara itu, militer Sudan dilaporkan mendapat dukungan dari Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Iran. Dengan jatuhnya El-Fasher ke tangan RSF, kelompok paramiliter ini kini menguasai seluruh lima ibu kota negara bagian di Darfur, menimbulkan kekhawatiran bahwa Sudan dapat terpecah secara de facto antara wilayah timur yang dikuasai militer dan wilayah barat serta selatan yang dikuasai RSF. (Fer/I-1)