Koalisi Arab di PBB Tantang Dunia: Akhiri Pendudukan, Akui Palestina Sekarang

EMPAT negara utama Timur Tengah yakni Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, dan Oman menggunakan podium Sidang Umum PBB untuk memperingatkan dunia mengenai eskalasi krisis di kawasan dan menuduh komunitas internasional gagal menghentikan perang berkelanjutan Israel di Jalur Gaza.

Dalam pernyataannya pada Sabtu (28/9), para menteri luar negeri dari keempat negara tersebut menilai bahwa konflik yang terus berlangsung telah membawa kawasan ke ambang kehancuran, dengan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyatakan bahwa Timur Tengah kini berada di titik kehancuran.

Pernyataan keras tersebut disampaikan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kepada Majelis Umum bahwa Israel harus menyelesaikan tugasnya melawan Hamas atas serangan 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel selatan dan menciptakan krisis sandera.

Baca juga : PBB Nyatakan Israel Lakukan Genosida di Gaza

Berikut pandangan masing-masing negara mengenai Gaza dan kondisi Timur Tengah secara keseluruhan:

Mesir, Perang Israel yang sembrono terjadi tanpa akuntabilitas

Menlu Mesir Badr Abdelatty, yang mewakili negara mediator utama dalam konflik Gaza bersama AS dan Qatar, mengecam keras sikap dunia yang menurutnya berdiri diam sebagai penonton ketika hukum internasional dilanggar secara terang-terangan.

Ia menyebut agresi Israel sebagai perang Israel yang sembrono dan tidak adil yang dilancarkan terhadap warga sipil tak berdaya atas dosa yang tidak mereka lakukan, yang menurutnya terjadi tanpa akuntabilitas.

Baca juga : PBB Pastikan Data Kementerian Kesehatan Jalur Gaza Soal Kelaparan Valid

Abdelatty menuduh Israel menghalangi pembentukan negara Palestina dan menegaskan bahwa keamanan Israel tidak akan tercapai tanpa keamanan negara lain di kawasan.

"Kawasan ini tidak dapat mencapai stabilitas tanpa negara Palestina yang merdeka," katanya.

Arab Saudi, Pengakuan Palestina sebagai langkah menuju perdamaian

Pangeran Faisal bin Farhan, Menteri Luar Negeri Arab Saudi, menilai krisis kemanusiaan di Gaza telah mencapai titik tak tertahankan.

Ia menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan yang akan menjamin keamanan semua negara di kawasan ini.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kegagalan komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas guna mengakhiri agresi dan pelanggaran Israel hanya akan menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakamanan lebih lanjut secara regional dan global.

Arab Saudi bersama Norwegia dan Uni Eropa disebutnya telah membentuk koalisi internasional untuk mendorong pengakuan negara Palestina. Ini sebuah inisiatif yang menghasilkan tambahan 10 pengakuan baru pada pertemuan tingkat tinggi pekan ini.

Oman, Serukan sanksi internasional terhadap Israel

Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, menyerukan tekanan global untuk memaksa Israel kembali ke meja perundingan.

Ia mendesak penerapan langkah-langkah yang membatasi kemampuannya untuk melanjutkan pembunuhan, penghancuran, pendudukan dan kebijakan kelaparan dan blokade terhadap rakyat Palestina.

Al-Busaidi bahkan menyerukan sanksi sebagai respons atas perambahan yang melanggar hukum terhadap kedaulatan negara-negara.

Uni Emirat Arab, tidak ada pembenaran bagi penyanderaan maupun kelaparan massal

Wakil Menlu Uni Emirat Arab, Lana Nusseibeh, menyatakan bahwa tidak ada alasan yang membenarkan tindakan ekstrem kedua belah pihak.

Menurutnya, tidak ada pembenaran bagi Hamas untuk menyandera atau bagi Israel untuk menargetkan puluhan ribu warga sipil atau mengepung mereka atau membuat mereka kelaparan dan menggusur paksa mereka.

Ia juga mengecam ancaman aneksasi Tepi Barat oleh Israel dan mendesak seluruh negara untuk mengakui Palestina sebagai investasi untuk masa depan yang lebih baik bagi kawasan ini.

Keempat negara sepakat bahwa tanpa langkah tegas dari komunitas internasional, konflik di Gaza akan terus meluas dan mengancam stabilitas global. 

Namun hingga kini, seruan mereka belum menghasilkan tekanan nyata terhadap Israel di arena diplomatik dunia. (ABC News/Fer/I-1)