Tiongkok Peringatkan Negara-Negara terhadap Perjanjian Dagang dengan AS yang Merugikan Beijing?

BEIJING memperingatkan mitra dagangnya agar tidak tunduk pada tekanan Amerika Serikat untuk mengisolasi Tiongkok dalam perang tarif yang dilancarkan Presiden Donald Trump, sebagai bagian dari pendekatan "wortel dan tongkat" Tiongkok untuk memenangkan hati negara-negara yang terjepit di antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Menanggapi laporan media baru-baru ini tentang rencana pemerintahan Trump untuk menekan negara-negara agar membatasi perdagangan dengan Tiongkok demi mendapatkan pengecualian dari tarif AS, juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok. “Kebijakan meredakan tidak membawa perdamaian, dan kompromi tidak menghasilkan rasa hormat.”

“Mengejar kepentingan diri sendiri sesaat dengan mengorbankan pihak lain — demi apa yang disebut pengecualian — ibarat meminta kulit harimau. Pada akhirnya, itu tidak akan menghasilkan apa-apa dan hanya akan merugikan orang lain dan diri sendiri,” lanjut pernyataan tersebut.

Baca juga : Trump Siap Bertemu Xi Jinping di Tengah Ketegangan Perdagangan: “Dia Teman Saya”

Tiongkok dengan tegas menentang setiap pihak yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok. Jika situasi seperti itu terjadi, Tiongkok tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan yang setimpal secara tegas, tambah juru bicara itu.

Peringatan keras ini muncul setelah serangkaian upaya “charm offensive” dari pemimpin Tiongkok Xi Jinping di Asia Tenggara, di mana ia menggambarkan Tiongkok sebagai mitra yang dapat diandalkan dan pembela teguh perdagangan global — kontras tajam dengan ketidakpastian kebijakan dan lonjakan tarif dari pemerintahan Trump.

Tekanan terus meningkat terhadap negara-negara dan pelaku bisnis yang berusaha mencari jalan tengah di tengah pertarungan ekonomi kedua raksasa ini, yang telah saling menjatuhkan tarif dalam jumlah besar dalam perseteruan yang meningkat pesat, mengguncang pasar global, mengganggu rantai pasok, dan memicu kekhawatiran resesi.

Baca juga : Nasib Surplus Dagang Bergantung pada Hasil Negosiasi dengan AS

Pada 9 April, Trump menangguhkan tarif “resiprokal”-nya terhadap sebagian besar negara selama 90 hari, sekaligus mempersempit fokus perang dagangnya yang bersejarah secara langsung ke Tiongkok, dengan menaikkan tarif impor dari Tiongkok hingga mencapai 145%. Banyak negara kini berharap dapat menegosiasikan ulang tarif tersebut dengan AS sebelum masa penangguhan berakhir.

Sebagai balasan, Tiongkok menaikkan tarif barang-barang AS hingga 125% dan memasukkan lebih banyak perusahaan Amerika ke dalam daftar kontrol ekspor dan daftar entitas tidak dapat dipercaya. Beijing juga menargetkan industri-industri kunci AS dengan membatasi jumlah film Hollywood yang ditayangkan di Tiongkok serta mengembalikan setidaknya dua pesawat Boeing yang rencananya akan digunakan maskapai Tiongkok ke AS.

Dengan AS dan Tiongkok yang terus bersitegang dalam soal tarif, tak satu pun dari kedua pemimpin yang mau mengalah.

Baca juga : Negosiasi Tarif Resiprokal dengan AS Masuk Pembahasan Teknis

The Wall Street Journal melaporkan pekan lalu pemerintahan Trump berencana menggunakan negosiasi tarif yang sedang berlangsung untuk menekan mitra dagang AS agar membatasi hubungan mereka dengan Tiongkok, mengutip sumber anonim yang mengetahui diskusi tersebut.

Ide utamanya adalah mendapatkan komitmen dari mitra dagang AS untuk mengisolasi ekonomi Tiongkok dengan imbalan pengurangan hambatan dagang dan tarif yang diberlakukan oleh Gedung Putih. Termasuk di dalamnya permintaan agar negara-negara tidak mengizinkan Tiongkok mengirim barang melalui wilayah mereka, mencegah perusahaan Tiongkok mendirikan bisnis untuk menghindari tarif AS, serta menolak masuknya barang industri murah dari Tiongkok ke pasar mereka, menurut WSJ.

Di sisi lain, Tiongkok berusaha memanfaatkan kekacauan dan ketidakpastian yang ditimbulkan Trump untuk menggalang dukungan negara-negara lain ke pihaknya.

Baca juga : Jet Boeing 737 MAX Kembali ke AS Akibat Perang Tarif AS-Tiongkok

Dalam kunjungan luar negeri pertamanya tahun ini, Xi mengunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja pekan lalu, menandatangani serangkaian perjanjian kerja sama bilateral dan berkomitmen untuk mendukung perdagangan bebas dan terbuka. Ketiga negara yang bergantung pada ekspor ini sebelumnya dikenai tarif "resiprokal" oleh AS hingga 49% sebelum tarif tersebut ditangguhkan.

Pejabat Tiongkok juga telah melakukan panggilan dan pembicaraan dengan rekan-rekannya di Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa untuk mendorong kerja sama ekonomi yang lebih erat.

Namun, meskipun banyak negara terbuka terhadap pendekatan Beijing, mereka juga khawatir akan dibanjiri barang murah Tiongkok yang kini terhalang masuk ke pasar AS akibat tarif tinggi — serta risiko memicu kemarahan Trump karena dianggap berpihak pada Tiongkok. Catatan Beijing sendiri terkait pemaksaan ekonomi, praktik dagang yang agresif, dan postur militer yang tegas di kawasan, juga tidak membantu.

Elizabeth Economy, seorang peneliti senior di Hoover Institution, Universitas Stanford, mengatakan bahwa meskipun Tiongkok berusaha merangkul negara-negara lain, namun negara-negara tersebut tidak serta-merta “berebut untuk bermitra dengan Tiongkok.”

“Bagi banyak negara ini, bahkan ketika Tiongkok menjadi mitra dagang yang lebih besar, Amerika Serikat sering kali tetap menjadi pasar ekspor yang jauh lebih besar. Jadi mereka memiliki kepentingan besar terhadap ekonomi AS juga,” katanya.

Bahkan saat Xi meluncurkan strategi pendekatannya, lanjut Economy, Beijing tidak menghentikan aksi-aksi militer tegas di kawasan, mengutip latihan tembak langsung Tiongkok di perairan dekat Australia dan Selandia Baru pada bulan Februari, agresi yang terus berlanjut terhadap Taiwan dan Filipina di Laut Cina Selatan, serta perseteruan dengan Jepang atas Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur.

“Mereka tidak mengendurkan ambisi keamanannya meskipun mereka berusaha menampilkan diri sebagai kekuatan ekonomi yang stabil. Jadi, menurut saya, strategi pendekatan Xi Jinping harus lebih menyeluruh jika ia benar-benar ingin memperoleh manfaat dari apa yang sedang dilakukan Presiden Trump,” ujarnya. (CNN/Z-2)