Pemerintah Dorong Perluasan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Perdagangan Global

STRUKTUR perdagangan Indonesia menawarkan potensi kuat untuk memperluas transaksi mata uang lokal, karena sebagian besar mitra dagang utama Indonesia merupakan negara-negara dengan ekonomi non-dolar. Hal ini tecermin dalam surplus perdagangan yang konsisten mencapai sekitar US$1,27 miliar pada Februari 2026, terutama didorong oleh ekspor non-minyak dan gas seperti batu bara, minyak sawit, serta besi dan baja.

Saat ini, partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai sekitar 10%-19% dari total transaksi mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT). Hal ini menunjukkan peningkatan pemanfaatan dan ruang yang signifikan untuk ekspansi lebih lanjut.

"Bank Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah bersama-sama memajukan kerangka LCT untuk mendiversifikasi pembayaran bilateral, meningkatkan efisiensi pasar, memperdalam pasar keuangan, dan pada akhirnya mengurangi volatilitas nilai tukar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi," tutur Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, dikutip dari siaran pers yang diterima, Minggu (12/4).

Baca juga : Ekspor RI Diprediksi Masih Bisa Tumbuh 4%–5%, Ini Catatannya

Kerangka LCT Indonesia telah terus berkembang sejak diluncurkan pada 2018. Pemanfaatannya telah meluas pada berbagai sektor utama, termasuk manufaktur, listrik dan gas, transportasi, perdagangan, dan jasa. Hal itu menunjukkan peran LCT sebagai instrumen nyata untuk memperkuat rupiah dan mendukung kegiatan sektor riil.

Pada 2025, kerangka LCT telah diimplementasikan dengan enam mitra utama yakni Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Kerja sama juga diperkuat melalui perluasan dan peningkatan pengaturan bilateral yang mencerminkan kemajuan signifikan guna memperdalam kerja sama keuangan regional dan mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas.

"Transaksi LCT telah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam nilai, partisipasi, dan adopsi pasar. Pada Januari–Februari 2026, nilai transaksi mencapai sekitar US$8,45 miliar, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang sebesar US$3,21 miliar. Pertumbuhan ini juga didukung peningkatan jumlah pengguna yang mencapai 14.621 pada Februari 2026, dengan rata-rata 16.030 pengguna per bulan, jauh di atas rata-rata bulanan tahun 2025 sebesar 9.720 pengguna," jelas Ferry.

Baca juga : Gangguan Selat Hormuz Bisa Tekan Manufaktur dan Neraca Perdagangan

Dalam praktiknya, LCT memungkinkan transaksi lintas batas diselesaikan langsung dalam mata uang lokal tanpa bergantung pada mata uang utama seperti Dolar AS. Implementasi LCT didukung tiga komponen utama yakni fleksibilitas Foreign Exchange Administration (FEA), Mekanisme Pengawasan dan Pemantauan, serta Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

Untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan LCT, Pemerintah Indonesia telah membentuk Gugus Tugas LCT Nasional yang terdiri dari 10 kementerian dan lembaga. Gugus tugas ini memperkuat koordinasi, mendukung pengembangan kebijakan, dan mempercepat adopsi transaksi mata uang lokal, khususnya dalam kegiatan ekspor-impor.

Melalui LCT juga, pemerintah berkomitmen menyediakan fasilitas, insentif, dan proses yang disederhanakan bagi pelaku bisnis, guna meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional.

"Pengembangan LCT merupakan langkah konkret dan strategis menuju peningkatan efisiensi, pengurangan kerentanan eksternal, dan penguatan kerja sama keuangan multilateral. Melalui kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku bisnis, kita dapat membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan," pungkas Ferry. (Fal/E-1)