Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI baru mengungkapkan bahwa 60% warga Jerman menentang ekspor senjata ke Israel. Mayoritas pemilih dari tiga mitra koalisi yang berkuasa di negara itu mendukung pembatasan.
Menurut jajak pendapat oleh Forsa, 50% pemilih Partai Hijau menentang penjualan senjata. Sekitar 60% pendukung Partai Sosial Demokrat dan 52% pemilih Partai Demokrat Bebas juga menolak ekspor senjata yang berkelanjutan.
Penolakan khususnya tinggi di bekas Jerman Timur. Sekitar 75% responden menolak penjualan senjata ke Israel.
Minggu lalu, media Jerman melaporkan bahwa beberapa pemimpin Jerman memblokir penjualan senjata ke Israel, meskipun Kanselir Olaf Scholz bersikeras bahwa penjualan senjata akan terus berlanjut.
Menurut laporan oleh tabloid Jerman Bild, politikus Partai Hijau, Wakil Kanselir Robert Habeck, dan Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock--yang berada dalam koalisi pemerintahan dengan Partai Sosial Demokrat--menahan persetujuan untuk ekspor senjata serta menuntut jaminan bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan pada warga sipil.
Undang-Undang Pengawasan Senjata Perang menetapkan bahwa senjata Jerman tidak boleh digunakan terhadap warga sipil. Pemerintah Jerman menghadapi sejumlah tuntutan hukum atas penjualan senjatanya ke Israel.
Scholz bersikeras bahwa tidak ada genosida yang terjadi di Gaza dan telah menegaskan kembali dukungan militer Jerman yang berkelanjutan untuk Israel. "Kami telah memenuhi dan akan memenuhinya," kata Scholz seperti dikutip di media Jerman Tagesspiegel.
Pada 7 Oktober, yang menandai satu tahun perang di Jalur Gaza, Palestina, Berlin memutuskan larangan ekspor senjata ke Israel.
Wakil juru bicara pemerintah Christiane Hoffmann mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan tentang ekspor senjata diambil berdasarkan kasus per kasus.
"Tidak ada keputusan untuk memboikot ekspor senjata ke Israel secara umum. Pemerintah federal belum membuat (keputusan) itu." (MEE/Z-2)
Human Rights Watch (HRW) desak penghentian penjualan senjata ke Israel usai penghancuran Jembatan Qasmieh di Libanon. Serangan dianggap potensi kejahatan perang terhadap warga sipil.
Ekspor tersebut tidak mencakup senjata mematikan seperti tank atau artileri, melainkan berupa peralatan militer lainnya.
Swis resmi bekukan ekspor senjata baru ke AS demi jaga netralitas di tengah perang Iran. Bern juga tutup ruang udara bagi penerbangan militer Washington ke Timur Tengah.
Lonjakan permintaan akibat perang di Ukraina dan Gaza menjadi pendorong utama kenaikan pendapatan industri persenjataan global.
PEMERINTAH Inggris mengatakan tidak ada persyaratan hukum untuk menilai kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional dalam tindakan militernya di Libanon.
PBB menegaskan rencana Israel memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan ilegal. Suriah upayakan kesepakatan keamanan baru terkait penarikan pasukan.
Wilayah udara Turki saat ini ditutup bagi pejabat Israel dan pesawat yang membawa senjata.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres memperingatkan bahwa kebuntuan ini berpotensi memicu krisis pangan global.
Israel dilaporkan mengerahkan sistem pertahanan udara Iron Dome ke Emirat ArabĀ untuk melindungi infrastruktur kunci dari serangan rudal dan drone Iran di Teluk.
Ia juga mengkritik pelaksanaan dua putaran pembicaraan langsung antara Libanon dan Israel yang berlangsung di Washington beberapa hari lalu.
Militer Israel (IDF) melakukan investigasi atas laporan maraknya penjarahan rumah warga dan perusakan properti sipil oleh tentaranya di Libanon Selatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved