Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISARIS Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengecam keputusan Thailand untuk membubarkan partai oposisi Move Forward Party (MFP) dan melarang tokoh-tokohnya berpolitik selama beberapa tahun. Turk menyebut tindakan itu mengganggu proses demokrasi dan pluralism politik.
"Keputusan ini berdampak serius pada kebebasan berekspresi dan berasosiasi yang mendasar dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan kehidupan politik di Thailand," kata dia pada Kamis (8/8).
Mahkamah Konstitusi Thailand pada Rabu (7/8) menyatakan MFP--yang telah memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan terakhir--bersalah karena membahayakan monarki konstitusional dan keamanan nasional karena advokasinya untuk mereformasi hukum lese-majeste negara tersebut.
Baca juga : Waktu hampir habis untuk mencegah 'genosida' di Gaza
Lese-majeste mengacu pada kejahatan menghina atau menunjukkan rasa tidak hormat terhadap raja yang berkuasa atau pemerintah berdaulat.
Turk mengatakan mekanisme HAM PBB telah lama menyatakan keprihatinan bahwa larangan lese-majeste tidak konsisten dengan kewajiban Thailand berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, sehingga harus ditinjau ulang.
"Tidak ada partai atau politikus yang seharusnya menghadapi hukuman seperti itu karena secara damai mengadvokasi reformasi hukum, khususnya dalam mendukung hak asasi manusia," ujarnya.
Baca juga : Pakar PBB Sebut Pemukiman Israel Tergolong Kejahatan Perang
Turk meminta Pemerintah Thailand untuk memastikan demokrasi yang aktif, kuat, dan inklusif yang menghormati hak kebebasan berekspresi dan berasosiasi, serta mengakhiri penggunaan hukum lese-majeste untuk menekan suara-suara kritis.
Selain membubarkan partai, MK Thailand juga melarang enam anggota parlemen dari MFP dari dunia politik selama 10 tahun ke depan. MFP menjadi partai politik terkemuka kesembilan yang dibubarkan sejak 2007 di Thailand.
Partai tersebut telah berkampanye sebelum pemilihan tahun lalu untuk mengubah hukum lese-majeste--yang melindungi raja dari kritik--jika mereka membentuk pemerintahan. (Ant/Z-2)
Mahkamah menilai frasa “kerugian negara” yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan tidak dapat dibiarkan tanpa penafsiran yang tegas.
MK menjelaskan bahwa tidak semua jabatan publik bisa diperlakukan sama. Jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti presiden atau anggota DPR.
Peradilan militer bukan bentuk impunitas, melainkan mekanisme akuntabilitas yang memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945.
Dimas Bagus Arya Saputra, menyoroti praktik peradilan militer dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus penculikan aktivis 1997–1998 oleh Tim Mawar.
Rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memicu perdebatan hangat mengenai besaran ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam menyusun RUU Pemilu mematangkan kajian, menghindari adanya gugatan berulang ke MK
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
KEKACAUAN politik membayang-bayangi Jepang setelah partai yang berkuasa di Jepang pada hari Minggu (27/10) kehilangan mayoritas di parlemen.
PDI Perjuangan justru lebih bagus ketika menjadi oposisi karena bisa memainkan peran-peran strategis bagi pemerintahan.
Demokrat anggap baik apabila PDIP pilih jadi oposisi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved