Pascakeputusan ICJ, Palestina Desak Dunia Akhiri Pendudukan Ilegal Israel

AKTIVIS dan pakar hukum di Tepi Barat mengatakan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ), Jumat (19/7), yang menyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah tindakan ilegal, tidak akan banyak memperbaiki kehidupan warga Palestina.

"Negara-negara lain sekarang harus memberikan tekanan kolektif terhadap Israel untuk mengakhiri kekuasaan mereka atas Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk aneksasi Jerusalem Timur, jika situasi di sana ingin berubah," kata mereka dilansir Al Jazeera, Sabtu (20/7).

Pengadilan tertinggi dunia menyimpulkan, Jumat (19/7), bahwa Israel secara paksa mengusir warga Palestina dari tanah mereka, mengeksploitasi sumber air, mencaplok sebagian besar wilayah pendudukan dengan paksa, dan melanggar hak warga Palestina untuk penentuan nasib sendiri.

Baca juga : Human Rights Watch Cap Israel Lakukan Kejahatan Apartheid

ICJ juga memutuskan Israel harus menghentikan semua pembangunan permukiman di Tepi Barat dan harus memberikan kompensasi kepada warga Palestina atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah pendudukan.

Keputusan tersebut merupakan pendapat pengadilan yang tidak mengikat, yang diminta Majelis Umum PBB pada 2022, yang berupaya untuk memperjelas implikasi hukum dari pendudukan Israel di Tepi Barat.

ICJ meminta PBB, khususnya Dewan Keamanan dan Majelis Umum, untuk mengambil tindakan guna mengakhiri pendudukan ilegal Israel dengan secepatnya.

Baca juga : Israel Cabut Izin Perjalanan Menlu Palestina usai Bertemu ICC

Namun Zainah el-Haroun, juru bicara Al-Haq, sebuah organisasi nirlaba Palestina yang berbasis di Tepi Barat, yang memantau pelanggaran hak asasi manusia, mengatakan keputusan ICJ sebelumnya tidak mengarah pada tindakan global terhadap Israel.

Dia merujuk pada pendapat penasihat ICJ pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa tembok pemisah dan pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki adalah ilegal. 

Permukiman tidak hanya tetap berada di Tepi Barat sejak keputusan tersebut, namun jumlah pemukim Israel yang tinggal di sana juga meningkat dari 250.000 pada 1993 menjadi lebih dari 700.000 pada 2023.

Baca juga : Pengadilan PBB Tegaskan Pendudukan Israel terhadap Wilayah Palestina Ilegal

“Keputusan ini tidak berarti apa-apa jika negara ketiga dan komunitas internasional gagal meminta pertanggungjawaban Israel,” katanya kepada Al Jazeera.

“ICJ telah memutuskan bahwa pendudukan Israel melanggar hukum dan harus segera diakhiri. Negara-negara ketiga harus memastikan realisasi penuh dan total rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memberikan sanksi terhadap pendudukan ilegal Israel, yang melanggar hukum internasional,” tambahnya.

Aktivis Palestina di Tepi Barat mengatakan mereka tidak bisa merayakan keputusan ICJ ketika situasi di wilayah pendudukan lebih buruk dari sebelumnya.

Baca juga : Komite Eksekutif PLO Kecam Kekerasan Israel di Tepi Barat

Mereka mengutip perang Israel di Jalur Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 38.848 warga Palestina dan menjadikan wilayah tersebut tidak dapat dihuni. 

Jalur Gaza juga menyaksikan wabah penyakit seperti polio dan kolera sementara hampir seluruh penduduknya berjuang untuk bertahan hidup dari kekurangan pangan yang disebabkan oleh pengepungan Israel terhadap wilayah tersebut.

Perang Israel di Jalur Gaza terjadi setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap pos-pos militer dan komunitas di Israel selatan pada 7 Oktober, yang menewaskan 1.139 orang dan 251 orang ditawan.

"Perhatian global atas perang Israel sejak saat itu telah mengalihkan perhatian dari perluasan pemukiman di Tepi Barat," kata para pengamat.

“Setahun yang lalu, keputusan seperti ini akan sangat bagus. Kita semua mengira ini adalah langkah maju yang besar,” kata Tasame Ramadan, seorang aktivis hak asasi manusia dari kota Nablus di Tepi Barat.

“Tetapi, saat ini, prioritasnya adalah gencatan senjata permanen (di Jalur Gaza) dan diakhirinya pendudukan,” sebutnya.

Mohamad Alwan, seorang aktivis hak asasi manusia Palestina yang memantau serangan pemukim di Tepi Barat, menyatakan kekhawatiran serupa tentang dampak keputusan tersebut di lapangan.

Dia mengatakan meskipun dia mengakui keputusan tersebut merugikan citra Israel di luar negeri, tidak ada cara bagi pengadilan untuk menerapkan atau menegakkannya.

Selain itu, Alwan mengaku pesimistis apakah negara akan mengambil tindakan terhadap Israel pasca keputusan tersebut.

Dia mengutip ketidakpedulian yang dirasakan terhadap perintah mengikat ICJ pada Januari, ketika pengadilan meminta Israel untuk meningkatkan bantuan dan mencegah kerugian lebih lanjut terhadap warga sipil di Gaza setelah menyimpulkan bahwa hak-hak warga Palestina terancam berdasarkan Konvensi Genosida.

“Menurut saya, keputusan ini tidak akan berdampak langsung pada situasi di lapangan,” katanya kepada Al Jazeera.

“Namun, dalam jangka panjang mungkin ada dampaknya. Dunia kini telah menyaksikan bagaimana Israel membunuh orang dan membunuh anak-anak, dan pandangan mereka tentang Israel dan pendudukannya pun berubah,” sebutnya.

Nakba adalah tempat semuanya dimulai

Aktivis Palestina menekankan bahwa keputusan ICJ harus dipahami dalam konteks Nakba, atau “Bencana”, tahun 1948 ketika milisi Zionis mengusir sekitar 750.000 warga Palestina dari tanah mereka untuk mendirikan negara Israel.

Diana Buttu, pakar hukum Palestina, berharap ICJ merujuk Nakba untuk menyoroti pola historis perilaku Israel di wilayah pendudukan.

“Meskipun saya senang dengan hasil dari kasus ini, saya juga berpikir bahwa fokus hanya pada Tepi Barat dan Gaza mengabaikan gambaran yang lebih besar tentang asal mula situasi ini dan cara Israel didirikan, yaitu melalui konflik etnis. pembersihan warga Palestina,” kata Buttu kepada Al Jazeera.

Dia mengkritik Otoritas Palestina (PA), yang memerintah sebagian besar wilayah Tepi Barat dan mewakili rakyat Palestina secara internasional, karena isu Israel-Palestina biasanya dibingkai oleh dan dalam komunitas global.

Dia menuduh Otoritas Palestina telah lama berhenti melakukan advokasi bagi warga Palestina yang tidak memiliki kewarganegaraan agar dapat menggunakan hak untuk kembali ke rumah dan tanah mereka yang hilang selama Nakba atau menyerukan diakhirinya diskriminasi yang dihadapi warga Palestina di Israel.

Para ahli dan aktivis sebelumnya mengaitkan kelemahan Otoritas Palestina dengan Perjanjian Oslo, yang pertama ditandatangani pada tahun 1993 oleh pemimpin Palestina saat itu Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel saat itu Yitzhak Rabin di halaman Gedung Putih.

“PA sejak lama mengambil posisi bahwa ini adalah soal solusi dua negara dan mengakhiri pendudukan, jadi seluruh wacana mereka hanya tentang hal itu,” kata Buttu.

Ramadan sepakat tentang pentingnya memusatkan Nakba setiap kali berbicara tentang perluasan pemukiman Israel dan perangnya di Gaza.

“Nakba adalah awal mula semua ini. Bagaimana kami tidak menyebutkan penyebab masalah ini dan dari mana semua ini dimulai? Ini bukan cara yang tepat untuk mengatasi masalah seperti ini,” katanya.

“Kami tentu ingin melihat komunitas internasional mengakui Nakba, mengakui semua orang yang hilang pada tahun 1948, dan mengakui konsekuensi Nakba yang masih kita alami hingga saat ini,” pungkasnya. (Aljazeera/Z-1)