Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKELOMPOK pakar kebijakan luar negeri dan militer pada Selasa (19/12) meminta Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron untuk mendukung gencatan senjata segera di Jalur Gaza pada sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang akan datang.
Dalam surat bersama, termasuk salah satu dalam kelompok itu Richard Richards, mantan komandan Angkatan Bersenjata Inggris, mengatakan bahwa hal itu menjadi kepentingan baik bagi warga sipil Israel maupun Palestina agar pertempuran saat ini mereda, agar bantuan dan sandera dapat dibebaskan dengan aman, serta memuluskan jalan untuk negosiasi.
"Semakin lama kekerasan berlangsung, semakin sulit mengurangi ketegangan antara warga Palestina dan komunitas Israel," kata surat yang diterbitkan oleh pakar kebijakan HA Hellyer, yang termasuk di dalam kelompok tersebut, seperti dilansir dari Antara.
Baca juga: Israel Hancurkan Rumah Warga Tepi Barat Palestina, Konfrontasi Meletus
Menyoroti sedikit perubahan positif dalam sikap Inggris akhir pekan lalu, surat itu menyebutkan bahwa penolakan Inggris yang terus berlanjut untuk gencatan senjata segera secara strategis keliru dan tidak dapat dipertahankan secara moral.
"Inggris tidak perlu mengikuti arahan Amerika, terutama ketika rakyat AS dan pendapat diplomatik berbeda jauh," tambah surat itu.
Mengingat pemungutan suara baru-baru ini di Majelis Umum PBB (UNGA) di mana 153 negara mendukung gencatan senjata segera di Gaza, surat tersebut mengatakan bahwa pemungutan suara ini membuat AS dan Inggris semakin terisolasi dan berisiko menjadi terlibat dalam pelanggaran hukum internasional di Gaza.
Baca juga: HRW Tuduh Israel Gunakan Kelaparan Warga sebagai Strategi Perang
Pekan lalu, Inggris memilih abstain ketika AS memveto resolusi Majelis Umum PBB yang tidak mengikat yang menuntut gencatan senjata segera di Gaza.
"Kami memohon agar Inggris sekali lagi bekerja sama dengan seluruh anggota Dewan Keamanan PBB lainnya untuk memastikan resolusi baru untuk gencatan senjata segera diajukan, dan kemudian memberikan suara yang mendukung resolusi tersebut," tambah surat itu. (Z-6)
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
Serangan yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh akan berdampak pada upaya gencatan senjata dan meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
UPACARA pemakaman Ismail Haniyeh, pemimpin biro politik kelompok perlawanan Hamas, dimulai pada Kamis (1/8) di ibu kota Iran, Teheran, yang dihadiri sejumlah besar warga dan pejabat.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved