Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GEDUNG Putih menolak tuduhan tanpa dasar terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, setelah anggota parlemen dari Partai Republik meluncurkan penyelidikan pemakzulan terhadapnya.
Politisi Demokrat berusia 80 tahun itu tetap bungkam ketika wartawan bertanya tentang penyelidikan tersebut. Juru bicaranya menolak penyelidikan oleh lawan politiknya.
"Mereka telah menghabiskan setahun penuh menyelidiki presiden... dan tidak ada bukti, sama sekali, bahwa dia melakukan kesalahan apa pun," kata Sekretaris Pers Biden, Karine Jean-Pierre, kepada wartawan.
Baca juga: Putin Sebut Trump Korban Persekusi Politik dan Imperialisme AS
"Itu karena presiden tidak melakukan kesalahan apa pun."
Ketua Dewan Perwakilan Partai Republik, Kevin McCarthy, tunduk pada tekanan sengit dari sayap kanan partainya dan memberikan izin untuk meluncurkan penyelidikan pemakzulan.
Baca juga: Ketua DPR AS Gulirkan Wacana Pemakzulan Biden
Anggota Dewan Perwakilan Partai Republik menuduh Biden, seorang Demokrat, telah berbohong kepada rakyat Amerika tentang urusan bisnis kontroversial putranya, Hunter, di luar negeri.
Namun, Jean-Pierre mengatakan Partai Republik tidak memiliki cukup dukungan untuk melakukan pemungutan suara di Dewan Perwakilan untuk menyetujui penyelidikan pemakzulan. "Bahkan anggota Dewan Perwakilan Partai Republik telah mengatakan bahwa buktinya tidak ada," katanya. "Ini adalah aksi politik."
Penyelidikan ini datang saat Biden menghadapi peringkat jajak pendapat yang rendah menjelang kemungkinan pertarungan ulang dengan mantan presiden Donald Trump dalam pemilihan presiden tahun depan.
Biden mengabaikan pertanyaan tentang pemakzulan dari wartawan di Gedung Putih sambil memimpin pertemuan "Kabinet Kanker" yang bertujuan untuk memberantas penyakit tersebut, sebagai bagian dari upaya terbaru pemerintahan untuk kembali memfokuskan perhatian pada agenda domestiknya.
Kanker memiliki arti pribadi bagi Biden, putranya yang tertua, Beau, meninggal dunia karena kanker otak pada usia 46 tahun, tahun 2015. Biden juga telah menjalani pengangkatan lesi kulit kanker pada Februari, sementara dokter mengangkat dua lesi serupa dari Ibu Negara Jill Biden sebulan sebelumnya. Biden mendukung putranya satu-satunya yang masih hidup, Hunter, 53.
Urusan bisnis Hunter Biden di Ukraina dan Tiongkok saat ayahnya menjabat sebagai wakil presiden di bawah pemerintahan Barack Obama, telah menjadi sasaran berkelanjutan dari Partai Republik.
Hunter Biden, yang sedang dalam proses pemulihan dari penyalahgunaan narkoba, saat ini sedang diselidiki jaksa khusus Departemen Kehakiman terkait dugaan penghindaran pajak. Ia diperkirakan diadili akhir bulan ini atas pelanggaran terkait senjata api.
Namun, ia belum diadili atas tindak pidana yang terkait dengan urusan bisnisnya di luar negeri, dan hingga saat ini belum ada bukti kredibel bahwa presiden terlibat dalam aktivitas ilegal.
Namun, penyelidikan ini berpotensi mengganggu Gedung Putih dan memberikan bahan baru bagi Partai Republik untuk menyerang menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Menurut jajak pendapat nasional terbaru oleh Universitas Quinnipiac, Biden unggul tipis satu persen atas Trump - 47 persen hingga 46 persen - dalam pertarungan khayalan.
Separuh pemilih menganggap bahwa Joe Biden terlibat dalam urusan bisnis Hunter dengan Tiongkok dan Ukraina, sementara 35 persen menganggap bahwa presiden melakukan sesuatu yang ilegal, demikian hasil jajak pendapat tersebut. (AFP/Z-3)
Cawapres pasangan nomor urut 03 Mahfud MD mengungkapkan bahwa potensi kisruh Pemilu 2024 dapat diatasi melalui pendekatan politik, terutama dengan menggunakan hak angket di DPR RI.
PENDIRI lembaga analisis Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan seminggu sebelum dan sesudah pemilu, masyarakat masih terus membicarakan tentang kecurangan pemilu.
RATUSAN tokoh dari berbagai elemen melalui sikapnya mendesak DPR segera menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
As'ad melanjutkan, Jokowi juga gagal mencegah munculnya benturan kepentingan antara jabatannya dengan kepentingan keluarga
PAKAR hukum tata negara (HTN) Bivitri Susanti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dimakzulkan. Sebab, Presiden secara jelas telah melanggar Pasal 282 dan 283 UU Pemilu.
Joe Biden dan Benjamin Netanyahu bertemu di Gedung Putih untuk mengatasi "kesenjangan" dalam upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata Gaza.
Presiden AS Joe Biden akan menyampaikan pidato dari Gedung Putih pada Rabu malam waktu setempat menjelaskan keputusannya untuk mundur sebagai kandidat Demokrat.
Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, John Kirby, menyatakan AS berharap kesepakatan pertukaran tawanan untuk gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih bisa tercapai.
Gedung Putih menanggapi kritik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai penundaan pengiriman senjata oleh pemerintahan Biden.
Gedung Putih tidak mau mengintervensi pembubaran kabinet perang Israel.
Gedung Putih menolak proposal di Kongres AS yang akan memberikan sanksi terhadap pejabat ICC atas penuntutan terhadap pemimpin Israel terkait kejahatan perang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved