Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEKERJA migran asal Indonesia telah berkontribusi bagi pembangunan Malaysia. Sudah selayaknya Malaysia melindungi dan memenuhi hak para pekerja migran Indonesia.
Hal itu ditekankan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual. Tepatnya, seusai melakukan pertemuaun dengan Menlu Malaysia Zambry Abd Kadir di Gedung Pancasila, Jakarta, pada Kamis (29/12) ini.
"Saya sampaikan kepada Dato Seri (Menlu Malaysia Zambry Abd Kadir), bahwa perlindungan pekerja migran adalah salah satu isu prioritas bagi politik luar negeri Indonesia," jelasnya.
Baca juga: Komnas HAM: Nasib Pekerja Migran RI Masih Memprihatinkan
Indonesia dikatakannya meminta Malaysia untuk menindak pihak yang melanggar hak pekerja migran Indonesia. Ketegasan sudah sepatutnya dilakukan. Sebab, pekerja migran Indonesia telah banyak berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan Malaysia.
"Kami melakukan diskusi yang sangat terbuka mengenai masalah ini. Saya yakin Dato Seri (Zambry Abd Kadir) juga sepakat, bahwa pekerja migran Indonesia telah berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Malaysia," imbuh Retno.
Lebih lanjut, dia menegaskan perlindungan pekerja migran Indonesia menjadi salah satu isu prioritas di bidang politik luar negeri. Dia juga meminta Malaysia memenuhi hak finansial, pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk bagi anak buruh migran.
Pihaknya juga mengapresiasi Malaysia yang siap bersama Indonesia memerangi perdagangan manusia. "Saya menyambut baik One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerjaan migran," pungkasnya.
Menurut Retno, langkah yang diperlukan saat ini adalah komitmen agar implementasi One Channel System dapat berjalan dengan baik. Termasuk, mempercepat integrasi sistem informasi pekerja migran Indonesia di dalamnya.
Baca juga: Kemnaker Gagalkan Keberangkatan 38 PMI Ilegal ke Timur Tengah
Di lain sisi, Menlu Zambry menyampaikan bahwa Malaysia siap memberikan jaminan bagi perlindungan pekerja migran asal Indonesia. Khususnya, bagi buruh migran yang bekerja di sektor domestik.
Upaya itu sebagai bentuk apresiasi Malaysia terhadap pekerja migaran Indonesia, yang berkontribusi besar terhadap pembangunan negaranya. Sikap tersebut juga bagian dari komitmen Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim untuk meningkatkan kerja sama Indonesia dengan Malaysia.
"Saya memberikan penghargaan Malaysia kepada Ibu Menlu (Retno), terkait kontribusi tenaga kerja Indonesia pada pembangunan ekonomi Malaysia, serta kehidupan keseharian rakyat Malaysia," kata Zambry.(OL-11)
Pemerintah terus lakukan negoisasi dengan Vietnam terkiat wilayah tumpang tindih ZEE dan landas kontingen
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Para duta besar disuguhkan kuliner seafood khas Labuan Bajo seperti Ikan Kerapu, Lobster, Cumi, Ikan Kua Asam. Olahan seafood itu berasal dari lapak-lapak UMKM kuliner Kampung Ujung.
KBRI di Beireut telah menetapkan wilayah Lebanon selatan sebagai daerah siaga 1. Sementara, kawasan Beureut dan sekitarnya siaga 2.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mengecam blokade dan perusakan yang dilakukan pemukim Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan Gaza.
Kelompok ekstremis sayap kanan Israel, Senin (13/5), kembali memblokir truk bantuan di persimpangan Tarqumiya dan menghancurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Jalur Gaza.
Menaker Ida Fauziyah dan Dubes Kerajaan Hasyimiyah Yordania untuk Indonesia, Sudqi Atallah Abdel Qader Al Omoush, membahas pembukaan kembali penempatan PMI.
BP2MI mengharapkan negara-negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dapat memperluas kerja sama dengan menambah jumlah sektor pekerjaan.
DEMI mencegah maraknya tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Ditjen Imigrasi mengaku telah menangguhkan 3.000 paspor.
Kementerian Ketenagakerjaan bekerjasama dengan All Japan Ryokan and Hotel Associations (ZENRYO-REN) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mengadakan business matching
Komnas HAM menyebut Indonesia darurat kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Data tahun 2020-2024 setidaknya 3.700 Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban TPPO di wilayah Asean.
TRANSFORMASI menjadi kata kunci untuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Mengingat BP2MI didorong menjadi sebuah lembaga yang mengedepankan pelayanan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved