Kemenlu RI: Multilateralisme dan Reformasi PBB Kunci Hadapi Dinamika Global

KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mempertegas komitmen Jakarta untuk memperkuat kerja sama multilateralisme di tengah lanskap global yang terus berubah dan penuh ketidakpastian. Penegasan ini muncul saat badan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memasuki usia kedelapan dekade.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu, Tri Tharyat, menyampaikan hal tersebut dalam seminar bertajuk The UN at 80: Shaping the Future of Multilateralism yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/3/2026). Ia menekankan bahwa bagi Indonesia, keberadaan PBB yang efektif, inklusif, dan relevan tetap menjadi prioritas utama.

Pendekatan Kolektif terhadap Tantangan Kompleks

Tri Tharyat menjelaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap PBB bukan didasari oleh anggapan bahwa multilateralisme tidak memiliki keterbatasan. Sebaliknya, hal ini didorong oleh realitas bahwa skala dan kompleksitas tantangan global saat ini menuntut pendekatan kolektif yang lebih kuat.

Baca juga : Kemenlu Imbau WNI di Iran Waspada usai Serangan Udara AS-Israel

"Bukan karena multilateralisme tanpa keterbatasan, tetapi karena skala dan kompleksitas tantangan saat ini menjadikan pendekatan kolektif semakin diperlukan," ujar Tri Tharyat mengutip pernyataan resmi PBB di Indonesia.

Reformasi melalui UN 80 Initiative

Saat ini, PBB tengah menjalankan proses reformasi struktural besar-besaran melalui UN 80 Initiative. Program yang diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal António Guterres ini dirancang untuk menciptakan sistem PBB yang lebih efektif, terpadu, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat dunia.

Baca juga : Kenapa Indonesia Mau Gabung ISF? Ini Penjelasan Lengkap Kemenlu

Fokus utama dari inisiatif ini meliputi:

• Peningkatan efisiensi operasional di seluruh badan PBB.
• Peninjauan kembali ribuan mandat lama agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.
• Pembaruan cara kerja sistem PBB dalam bidang perdamaian, pembangunan, misi kemanusiaan, serta hak asasi manusia.

PBB Sebagai Platform Dialog Krusial

Senada dengan pihak Kemenlu, Koordinator Residen PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menekankan pentingnya kerja sama internasional yang berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa di tengah meningkatnya ketidakpastian global, PBB tetap menjadi platform paling vital untuk dialog dan aksi bersama.

"Inisiatif UN80 bertujuan memastikan bahwa PBB terus berkembang agar dapat melayani masyarakat di seluruh dunia dengan lebih baik, bekerja lebih efektif, lebih terpadu, dan memberikan dampak yang lebih besar," tutur Sabharwal.

Seminar ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memposisikan diri sebagai jembatan (bridge builder) dalam reformasi tata kelola global, memastikan bahwa suara negara-negara berkembang tetap menjadi bagian integral dari masa depan multilateralisme. (Ant/I-2)