Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Sedikitnya tujuh orang tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat terjatuh ke dalam parit ketika terjadi insiden desak-desakan selama rapat akbar sebuah partai politik di India selatan, menurut pejabat dan media setempat, Rabu (28/12).
Rapat akbar tersebut digelar di Distrik Nellore, Negara Bagian Andhra Pradesh, India selatan oleh partai oposisi Telugu Desam (TDP). Mantan kepala menteri setempat sekaligus Ketua TDP, Nara Chandrababu Naidu, dijadwalkan berorasi di hadapan pendukungnya pada acara tersebut.
Sementara itu, Partai Kongres Yuvajana Sramika Rythu yang berkuasa di negara bagian tersebut mengatakan di Twiitter bahwa "tujuh orang tewas setelah secara tidak sengaja jatuh ke dalam parit akibat terinjak-injak" dalam acara itu.
Polisi setempat via telepon mengonfirmasi kepada Kantor Berita Anadolu bahwa tujuh orang meninggal dalam insiden tersebut dan sejumlah lainnya dibawa ke rumah sakit.
Harian berbahasa Inggris The Indian Express melaporkan bahwa ketika mantan kepala menteri itu tiba, "terjadi desak-desakan dan saling dorong di antara ribuan kader dan pendukung TDP yang hadir dalam pertemuan besar tersebut."
"Sejumlah orang melompat ke saluran drainase di dekatnya untuk menghindari desak-desakan, tetapi karena banyak orang melakukan hal yang sama, sedikitnya tujuh orang tewas," tulis laporan tersebut.
TDP mengumumkan bahwa pihaknya akan memberikan kompensasi bagi keluarga korban tewas. (Ant/OL-12)
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved