Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Luar Negeri RI (Kemlu) menanggapi rencana kunjungan Utusan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk memajukan Hak Asasi Manusia Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, dan Interseks (LGBTQI+) Jessica Stern ke Indonesia. Kedatangannya akan ditentukan oleh Keimigrasian sebagai pengawas pintu masuk negara.
"Tentunya kita masih konfirmasi apakah betul kunjungan itu akan dilakukan. Sementara, konfirmasi kunjungan tersebut bisa ditanyakan ke kedutaan AS apakah sudah confirm atau tidak," katanya saat memberikan keterangan resmi, di Kantor Kemenlu, Jakarta, Jumat (2/12).
Menurut dia, Kemlu belum dapat memberikan informasi mengenai kepastian kedatangan utusan AS tersebut. Kemudian Kemlu tidak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak kedatangannya karena berada di bawah Keimigrasian.
Kemudian kedatangan Jessica ke Indonesia untuk agenda pribadi yakni mengunjungi kawannya di Indonesia. "Karena selain mengunjungi teman tersebut ada baik atau eloknya digambari kita akan ketemu siapa sebagai tamu. Demikian kita menghormati dan memberikan penghargaan kepada teman kita yang akan kita kunjungi," ujarnya.
Kegiatan atau hadiah yang diberikan Jessica harus tetap menghormati budaya dan hukum Indonesia. Ia meyakni Jessica mengetahui budaya dan aturan yang berlaku di Indonesia.
Baca juga: Biden Siap Berdialog dengan Putin
"Sebagai teman yang baik tentunya kita tidak akan membawa sesuatu yang tidak berkenan atau tidak disukai, tidak cocok dengan selera dari teman yang akan kita kunjungi," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah AS mengatakan bahwa Jessica akan melakukan perjalanan ke Vietnam, Filipina dan Indonesia. Di Indonesia Jessica akan menemui pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil pada 7 hingga 9 Desember.
"Itu untuk membahas hak asasi manusia, termasuk memajukan HAM bagi LGBTQI+," tulis keterangan AS.
Jessica ditunjuk langsung oleh Presiden Joe Biden untuk menempati jabatan tersebut pada Juni 2021. Dia akan mengawasi implementasi Memorandum Presiden 4 Februari 2021 tentang Memajukan Hak Asasi Manusia LGBTQI+ di Seluruh Dunia.(OL-4)
Pemerintah terus lakukan negoisasi dengan Vietnam terkiat wilayah tumpang tindih ZEE dan landas kontingen
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Para duta besar disuguhkan kuliner seafood khas Labuan Bajo seperti Ikan Kerapu, Lobster, Cumi, Ikan Kua Asam. Olahan seafood itu berasal dari lapak-lapak UMKM kuliner Kampung Ujung.
KBRI di Beireut telah menetapkan wilayah Lebanon selatan sebagai daerah siaga 1. Sementara, kawasan Beureut dan sekitarnya siaga 2.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) mengecam blokade dan perusakan yang dilakukan pemukim Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan Gaza.
Kelompok ekstremis sayap kanan Israel, Senin (13/5), kembali memblokir truk bantuan di persimpangan Tarqumiya dan menghancurkan bantuan kemanusiaan bagi warga Jalur Gaza.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bekasi, Uckhy Adhitya, melakukan serangkaian kunjungan ke beberapa kantor pemerintahan di Kota Bekasi
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Pemerintah juga ingin agar banyak global talent masuk ke Indonesia, berkarya dan memberikan manfaat kepada Indonesia.
Layanan pembuatan paspor dan keimigrasian lainnya akan tetap beroperasi pada saat akhir pekan (weekend)
Pembahasan Rancangan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disusun untuk memenuhi kebutuhan regulasi imigrasi di masa mendatang.
KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal 21 tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved