Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMIMPIN Perikatan Nasional Malaysia Muhyiddin Yassin bersedia membentuk pemerintahan dengan partai lain. Namun, Muhyiddin akan menolak kerja sama apa pun dengan Pakatan Harapan.
Berdasarkan hasil hitung cepat, Perikatan Nasional yang diinisiasi mantan PM Malaysia Muhyiddin Yassin memperoleh 73 kursi. Pakatan Harapan yang diinisiasi Anwar Ibrahim memperoleh 81 kursi parlemen dari 220.
Ia mengatakan para pemimpinnya telah sepakat untuk membentuk pemerintahan paling lambat Rabu (23/11). Dia juga mengatakan Perikatan telah menerima surat dari Istana Negara yang menyatakan syarat-syarat yang ingin dipenuhi raja sebelum membentuk pemerintahan.
"Untuk membentuk pemerintahan, kami akan segera berdiskusi dengan koalisi di Sabah dan Sarawak. Untuk memastikan stabilitas yang lebih baik, kami bersedia menerima pihak mana pun yang bersedia menerima prinsip peduli, bersih, dan stabil kami," paparnya.
Jika pihaknya membentuk pemerintahan dengan pandangan yang sama, prioritas selama pemerintahan ialah memenuhi semua janji kampanye. "Namun kami katakan tidak pada Pakatan Harapan," kata Muhyiddin. (The Star/OL-14)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali mundur dari kepemimpinan Perikatan Nasional mulai 1 Jan 2026. Krisis internal dan gejolak di Perlis guncang koalisi oposisi.
MANTAN Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin diperkirakan akan didakwa pada Jumat (9/3) mendatang, dengan tuduhan korupsi atas dugaan pengalihan dana partainya.
Anwar Ibrahim yang merupakan pimpinan Pakatan Harapan, serta Muhyiddin Yassin selaku pimpinan Perikatan Nasional, dipanggil ke Istana Negara pada Selasa (22/11) waktu setempat.
Hal itu dilakukan eks PM Malaysia agar Gerakan Tanah Air (GTA) dan Perikatan Nasional (PN) dapat bersinergi menghadapi Pemilihan Umum ke-15.
Ketika Raja memintanya untuk bertindak sebagai Perdana Menteri sementara, dia langsung merujuk Jaksa Agung Idrus Harun mengenai ruang lingkup pekerjaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved