Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KANDIDAT oposisi Yoon Suk-yeol memenangi pemilihan presiden Korea Selatan (Korsel), mengantarkan sosok yang minim pengalaman dan secara terbuka mengaku antifeminis sebagai orang nomor satu di negara dengan ekonomi terbesar keemapt di Asia. Hal itu dilansir kantor berita Yonhap, Kamis (10/3).
Setelah kampanye yang sengit, Yoon, mantan jaksa yang tidak pernah memegang jabatan publik dinyatakan sebagai pemenang pada Kamis (10/3) setelah rivalnya dari Partai Demokratis Lee Jae-Myung mengakui kekalahan.
"Ini adalah kemenangan bagi seluruh warga Korsel," ujar Yoon kepada para pendukungnya di gedung Majelis Nasional.
Baca juga: Warga Korea Selatan Berikan Suara dalam Pemilihan Presiden
Pemilu Korsel kali ini diikuti oleh 77,1% pemegang hak suara setelah pemilu itu menarik banyak perhatian di negara berpenduduk 52 juta jiwa itu.
Kedua partai yang bertarung di Korsel secara ideologis berbeda jauh dan kemenangan Yoon berarti 'Negeri Ginseng' itu akan memasuki era baru ekonomi yang lebih konservatif ketimbang era Presiden Moon Jae-in yang liberal.
Kemenangan Yoon juga sangat berarti bagi Partai Kekuatan Rakyat yang terpuruk pada 2017 setelah Presiden Park Gung-hye dimakzulkan.
Hasil pemilu kali ini juga disebut akan memulai kembali era lingkaran balas dendam di Korsel saat presiden hanya mampu menjabat selama satu periode dan setiap presiden di masa sebelumnya dijebloskan ke penjara atas tuduhan korupsi seteah tidak menjabat.
Saat berkampanye, Yoon mengancam akan menggelar penyelidikan atas dugaan penyelewengan yang dilakukan Presiden Moon Jae-in.
Namun, dalam pidato kemenangannya, Yoon melontarkan irama rekonsiliasi dengan mengatakan," Kompetisi telah berakhir dan kini semua warga harus bersatu dan bekerja sama." (AFP/OL-1)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol terancam hukuman tambahan dari 6 kasus baru, mulai dari spionase drone ke Korut hingga skandal dana kampanye ilegal.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
Pengadilan Seoul akan membacakan vonis terhadap mantan Presiden Yoon Suk Yeol atas tuduhan menghalangi penyidikan terkait deklarasi darurat militer 2024.
Jaksa khusus menuntut hukuman mati bagi mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol terkait upaya pemberontakan melalui deklarasi darurat militer yang gagal.
Tim penasihat hukum khusus menuntut hukuman 10 tahun penjara bagi mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol atas dakwaan perintangan keadilan terkait darurat militer.
Mantan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol jalani sidang tuntutan hari ini terkait kasus darurat militer Desember 2024. Vonis dijadwalkan pada Januari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved