Rusia-Tiongkok Bicara Soal Sanksi Sepihak di PBB

RUSIA dan Tiongkok, pada Senin, menentang apa yang mereka sebut sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh negara-negara tanpa dukungan Dewan Keamanan PBB.

"Hanya sanksi Dewan Keamanan yang sah," kata Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy.

Dia menambahkan sanksi semacam itu adalah alat penting untuk bereaksi terhadap tantangan global.

Tanpa menyebut Ukraina, yang dikhawatirkan negara-negara Barat akan diserang Rusia, Polyanskiy mengecam tindakan sepihak yang merusak upaya perdamaian dan mengganggu kedaulatan negara, seperti di Suriah, Belarus, Kuba, Venezuela, Iran, Afghanistan, Burma, dan Mali.

Sementara itu, Duta Besar Tiongkok untuk PBB Zhang Jun mengatakan bahwa sanksi sepihak yang memaksa merupakan sumber utama kekhawatiran.

Zhang menambahkan negara-negara yang memprakarsainya terjerat pada mereka seperti "narkoba" dan mendesak mereka untuk segera menghentikannya.

Adapun sanksi yang mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB, Zhang mengatakan tidak boleh diterapkan secara berlebihan.

Baca juga:  Tiongkok dan Rusia Dorong Pencabutan Sanksi PBB terhadap Korea Utara

Mengacu pada sanksi PBB terhadap sekutu Beijing, Korea Utara, Zhang menyebut mereka memiliki konsekuensi kemanusiaan yang serius.

Tapi Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield bersikeras situasi ekonomi Korea Utara yang mengerikan adalah kesalahan negara itu sendiri.

"Hambatan nomor satu untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke DPRK adalah penutupan perbatasan yang dilakukan sendiri oleh DPRK, bukan sanksi internasional," kata Thomas-Greenfield.

Korea Utara hidup di bawah blokade virus korona yang dipaksakan sendiri - tindakan yang jauh lebih komprehensif daripada sanksi internasional mana pun yang dikenakan untuk program nuklirnya.

Rusia dan Tiongkok telah lama berusaha meringankan sanksi PBB terhadap Korea Utara, sebagian besar baru-baru ini memblokir upaya untuk memberikan sanksi kepada sekelompok warga Korea Utara setelah serangkaian peluncuran rudal oleh DPRK.

Sanksi PBB saat ini diberlakukan terhadap 14 rezim di seluruh dunia, yang mempengaruhi negara-negara seperti Libya, Yaman, Sudan dan kelompok-kelompok militan seperti Al-Qaida dan ISIS.(AFP/OL-5)