Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEORAN pejabat PBB, Minggu (26/12), mengaku sangat terpukul membaca laporan bahwa sedikitnya 35 warga sipil dibunuh dan jasad mereka kemudian dibakar di Myanmar. Dia menuntut pemeirntah Myanmar untuk menggelar penyelidikan atas hal tersebut.
Dua pekerja dari kelompok nirlaba Save the Children masih belum diketahui nasibnya setelah mobil mereka diduga ada di antara rombongan mobil yang diserang dan dibakar di Negara Bagian Kaya, Myanmar.
Kelompok pengawas dan media lokal menuding penyerangan itu dilakukan oleh pasukan junta Myanmar.
Baca juga: Dua Relawan Hilang Dalam Serangan Maut di Myanmar
"Saya mengecam insiden mengerikan itu dan semua serangan terhadap warga sipil di negara itu," ujar wakil Sekjen PBB urusan kemanusiaan Martin Griffiths dalam sebuah pernyataan resmi.
Griffiths kemudian menyerukan digelarnya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan.
Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta, Februari lalu, dengan lebih dari 1.300 orang tewas oleh aksi junta militer terhadap kelompok yang menentang mereka.
Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) telah bermunculan di berbagai penjuru negara untuk melawan junta dan kerap terlibat bentrok dengan militer.
Pada Sabtu (25/12), foto bermunculan di media sosial yang mempelrihatkan dua truk dan sebuah mobil hangus terbakar di sebuah jalan raya di Kota Hpruso, negara bagian Kayah, dengan jenazah yang hangus di dalam mobil.
PDF setempat melaporkan mereka menemukan kendaraan yang hangsu itu pada Sabtu (25/12) pagu setelah mendapatkan laporan militer telah menghentikan sejumlah kendaraan di Hpruso setelah terhadi bentrokan pada Jumat (24/12).
"Ketika kami mengecek lokasi, kami menemukan sejumlah jenazah di dalam dua truk. kami menemukan 27 jenazah," ungkapnya kepada AFP.
Junta Myanmar, sebelumnya, mengatakan pasukan merkea diserang di Hpruso pada Jumat (24/12) dan berusaha menghentikan tujuh mobil yang 'mencurigakan'.
Kelompok pengamat Myanmar Witness mengutip media massa setempat bahwa 35 orang, termasuk perempuan dan anak-anak dbunuh dan kemudian dibakar oleh pasukan junta militer pada 24 Desember di Hpruso. (AFP/OL-1)
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved