Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
IRAN setuju dengan negara-negara besar dunia pada 2015 untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi hukuman. Akan tetapi pada 2018, Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump keluar dari perjanjian dan menerapkan kembali sanksi.
Itu mendorong Iran untuk membatalkan komitmennya. AS dan Israel terus menuduh Iran berusaha membangun senjata nuklir. Iran membantah tuduhan itu. Dengan pembicaraan tentang pemulihan kesepakatan yang akan dimulai di Wina pada Senin (29/11), mari kita lihat kembali sejarahnya yang panjang berliku.
Negosiasi dimulai pada Juni 2013 antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan AS, serta ditambah Jerman. Kesepakatan akhir dicapai pada Juli 2015. Ini mengakhiri perselisihan 12 tahun atas masalah nuklir Iran.
Baca juga: Inggris dan Israel Berupaya Keras Mencegah Iran Jadi Kekuatan Nuklir
Tujuan kesepakatan tersebut yaitu membuat Iran hampir mustahil memproduksi bom atom, tetapi memungkinkan untuk mengejar program nuklir sipil. Teheran berjanji mengurangi kapasitas nuklirnya selama beberapa tahun, membatasi pengayaan uraniumnya pada 3,67%. Ini cukup untuk pembangkit listrik, tetapi jauh di bawah lebih dari 90% yang dibutuhkan untuk pembuatan senjata nuklir.
Iran setuju untuk memangkas jumlah sentrifugal pengayaannya dari lebih dari 19.000 menjadi 5.060 selama satu dekade. Ia juga setuju untuk memodifikasi reaktor air beratnya di Arak untuk mencegahnya menggunakan plutonium untuk keperluan militer. Kesepakatan itu mulai berlaku pada Januari 2016.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ditugaskan melakukan inspeksi untuk memastikan Iran memenuhi komitmennya. Kesepakatan itu membuka jalan bagi pencabutan sebagian sanksi internasional terhadap Teheran dan membuka pintu bagi investor asing.
Baca juga: Israel Prihatin Amerika Serikat akan Cabut Sanksi terhadap Iran
Namun, embargo PBB atas penjualan senjata konvensional dan rudal balistik ke Iran dipertahankan masing-masing hingga Oktober 2020 dan 2023. Tiga penanda tangan Eropa--Inggris, Prancis, dan Jerman--seperti AS menentang pencabutan embargo senjata konvensional. Tetapi kekuatan itu berkeras mereka berkomitmen pada kesepakatan nuklir 2015 dan mengatakan sanksi PBB tidak boleh diterapkan kembali.
Investasi mulai mengalir ke Iran setelah kesepakatan nuklir. Tetapi pada Mei 2018, Trump menarik AS keluar dari perjanjian itu dan menyebutnya, "Busuk". Sanksi menyusul dengan Washington yang secara khusus menargetkan sektor minyak dan keuangan Iran.
Baca juga: Kala Perang Siber Iran-Israel Meluas ke Warga Sipil
Pada Mei 2019, Teheran mulai mundur dari kesepakatan itu. Ini memicu kekhawatiran bahwa kesepakatan itu mungkin akan hancur. (AFP/OL-14)
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan 50 negara di Eropa membutuhkan perlindungan dari senjata nuklir secara mandiri.
Bulan lalu ia memperingatkan negara-negara Barat bahwa ada risiko nyata terjadinya bencana nuklir jika mereka ikut campur pada konflik di Ukraina.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan negara-negara Barat untuk tidak mengirimkan pasukan ke Ukraina, mengatakan konsekuensinya akan tragis.
Menlu Retno Marsudi mendorong dunia untuk bersama-sama mendesak pemilik senjata nuklir mengikuti protokol pelucutan.
Badan pengawas nuklir PBB, IAEA, mengungkapkan kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kemampuan Iran dalam membangun senjata nuklir.
AS dan Rusia akan segera bertemu dan membahas perjanjian pengurangan senjata nuklir New START (Strategic Arms Reduction Treaty) .
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
WAKIL Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bertolak ke Doha, Qatar, pada Kamis (1/8) untuk menghadiri pemakaman tokoh pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh.
UPACARA pemakaman Ismail Haniyeh, pemimpin biro politik kelompok perlawanan Hamas, dimulai pada Kamis (1/8) di ibu kota Iran, Teheran, yang dihadiri sejumlah besar warga dan pejabat.
PEMIMPIN Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berjanji akan memberikan hukuman berat dan membalas dendam terhadap Israel akibat pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
Indonesia mengecam dibunuhnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, dengan serangan rudal yang ditembakkan drone di kediamannya di Teheran, Iran.
PEMBUNUHAN terhadap Kepala Biro olitik kelompok perjuangan Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, dapat mengakibatkan perang masif di Timur Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved