Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MANTAN Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida akan dilantik sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang, yang menggantikan Yoshihide Suga. Tepatnya, setelah dirinya memenangkan pemilihan internal Partai Demokrat Liberal yang berkuasa.
Kishida yang berusia 64 tahun, berhasil menyingkirkan Menteri Reformasi Administrasi dan Vaksinasi Taro Kono dalam dua putaran pemilihan untuk menjadi presiden LDP. Terdapat 429 suara yang dipertaruhkan, 382 anggota parlemen partai dan 47 cabang prefektur, yang masing-masing memiliki satu suara.
Adapun Kishida memenangkan 257 suara (249 dari anggota parlemen dan delapan dari cabang prefektur), mengalahkan Kono yang mencetak 170 suara (131 dari anggota parlemen dan 39 dari cabang prefektur).
Baca juga: Uni Eropa Keluarkan Jepang dari Daftar Perjalanan Aman Covid-19
Ini terjadi setelah putaran pertama pemungutan suara yang menampilkan dua kandidat lainnya, yakni mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi dan mantan Menteri Kesetaraan Gender Seiko Noda.
Dalam putaran tersebut, masing-masing dari 382 anggota parlemen mendapat satu suara. Dengan 382 suara tersisa dibagi 47 cabang prefektur di mana 1,1 juta anggota partai juga memiliki suara.
Sebagai informasi, 256 suara Kishida terdiri dari 146 suara anggota parlemen dan 110 suara akar rumput. Kono hanya satu suara di belakang, dengan 86 suara anggota parlemen dan 169 suara akar rumput.
Baca juga: AS, Jepang, Korea Selatan akan Bertemu Bahas Nuklir Korea Utara
Posisi ketiga ditempati mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi, yang mencetak 188 suara (114 anggota parlemen dan 74 suara akar rumput). Lalu, mantan Menteri Kesetaraan Gender Seiko Noda di peringkat terakhir dengan 63 suara (34 anggota parlemen dan 29 suara akar rumput).
Kishida akan memimpin LDP dalam pemilihan umum yang dijadwalkan November. Dengan empat tahun masa jabatan anggota parlemen Majelis Rendah yang berakhir pada 21 Oktober.
Sebuah jajak pendapat oleh Nikkei dan TV Tokyo menunjukkan Kono sebagai pilihan yang lebih disukai dari 46% responden dan 45% dalam survei terpisah Mainichi Shimbun. Kishida berada di urutan kedua dengan 17% dalam jajak pendapat Nikkei dan peringkat ketiga di belakang Takaichi dalam survei Mainichi.(Straitstimes/Aljazeera/OL-11)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), membantah jika anggota-anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) retak akibat perbedaan pilihan politik pada Pilkada 2024.
KETUA Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut bahwa bakal ada Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid merespons polemik partainya dengan PBNU. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf
KETUA Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginginkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) menjadi lembaga tertinggi negara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar.
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved