Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida akan dilantik sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang, yang menggantikan Yoshihide Suga. Tepatnya, setelah dirinya memenangkan pemilihan internal Partai Demokrat Liberal yang berkuasa.
Kishida yang berusia 64 tahun, berhasil menyingkirkan Menteri Reformasi Administrasi dan Vaksinasi Taro Kono dalam dua putaran pemilihan untuk menjadi presiden LDP. Terdapat 429 suara yang dipertaruhkan, 382 anggota parlemen partai dan 47 cabang prefektur, yang masing-masing memiliki satu suara.
Adapun Kishida memenangkan 257 suara (249 dari anggota parlemen dan delapan dari cabang prefektur), mengalahkan Kono yang mencetak 170 suara (131 dari anggota parlemen dan 39 dari cabang prefektur).
Baca juga: Uni Eropa Keluarkan Jepang dari Daftar Perjalanan Aman Covid-19
Ini terjadi setelah putaran pertama pemungutan suara yang menampilkan dua kandidat lainnya, yakni mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi dan mantan Menteri Kesetaraan Gender Seiko Noda.
Dalam putaran tersebut, masing-masing dari 382 anggota parlemen mendapat satu suara. Dengan 382 suara tersisa dibagi 47 cabang prefektur di mana 1,1 juta anggota partai juga memiliki suara.
Sebagai informasi, 256 suara Kishida terdiri dari 146 suara anggota parlemen dan 110 suara akar rumput. Kono hanya satu suara di belakang, dengan 86 suara anggota parlemen dan 169 suara akar rumput.
Baca juga: AS, Jepang, Korea Selatan akan Bertemu Bahas Nuklir Korea Utara
Posisi ketiga ditempati mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi, yang mencetak 188 suara (114 anggota parlemen dan 74 suara akar rumput). Lalu, mantan Menteri Kesetaraan Gender Seiko Noda di peringkat terakhir dengan 63 suara (34 anggota parlemen dan 29 suara akar rumput).
Kishida akan memimpin LDP dalam pemilihan umum yang dijadwalkan November. Dengan empat tahun masa jabatan anggota parlemen Majelis Rendah yang berakhir pada 21 Oktober.
Sebuah jajak pendapat oleh Nikkei dan TV Tokyo menunjukkan Kono sebagai pilihan yang lebih disukai dari 46% responden dan 45% dalam survei terpisah Mainichi Shimbun. Kishida berada di urutan kedua dengan 17% dalam jajak pendapat Nikkei dan peringkat ketiga di belakang Takaichi dalam survei Mainichi.(Straitstimes/Aljazeera/OL-11)
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Bantuan keuangan partai politik dari negara (Banpol) saat ini masih sangat minim, bahkan tidak mencapai dua persen dari total kebutuhan partai.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan polemik wacana mengizinkan partai politik (parpol) untuk membeli hak penamaan (naming right) halte-halte milik Pemprov.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved